Jumat , 6 Desember 2019
Home / Politik / Pilih Keluar Paripurna, Fraksi PDIP DPRD Mataram Ajukan Minderheit Nota
Nyanyu Ernawati

Pilih Keluar Paripurna, Fraksi PDIP DPRD Mataram Ajukan Minderheit Nota

MATARAM, DS – Fraksi PDIP Perjuangan Kota Mataram menyatakan keberatan alias minderheit nota terhadap rancangan KUA/PPAS APBD Kota Mataram tahun 2020. Hal itu terungkap saat interupsi yang disampaikan pada rapat pleno badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram, Selasa (5/11) petang, kemarin.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, mengatakan, dipilihnya sikap keberatan dan tidak menyetujui pembahasan KUA/PPAS APBD tersebut dilanjutkan, lantaran berbagai pertimbangan. Diantaranya, pertimbangan hukum untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Mataram Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 sudah jelas termaktub.

Namun dalam praktiknya, prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 yang termaktub pada 10 pokok yang difokuskan, justru dilakukan penambahan tiga program diluar perda RPJMD yang ada. Yakni, pembangunan Graha DPRD Kota Mataram, Kantor Walikota dan RSUD setempat. “Wajarlah, jika kita menolak melanjutkan pembahasan manakala tiga program yang tak masuk pada perioritas daerah itu dipaksakan harus masuk ke dokuem KUA/PPAS,” ujar Nyanyu dalam interupsinya, kemarin.

Ia mengaku, keganjilan pada pembahasan kali ini juga terlihat pada RKPD Kota Mataram tahun 2020 yang disampaikan kepada DPRD oleh pemkot setempat, justru masih berupa rancangan. Padahal, dokumen penting tersebut harus ditandatangani dan telah diundangkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Nyanyu, lantaran belum ditanda tangani dan diundangkan. Maka, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamantakan bahwa kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS harus berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. “Wajarlah, jika kita sebut dokumen RKPD itu bodong,” tegasnya.

Nyanyu menjelaskan, jika merujuk hasil rapat Banggar dengan TAPD pemkot pada Kamis (31/10) lalu, maka sebelum KUA/PPAS disahkan, serta persetujuan program Tahun Jamak ditandatangani, maka terlebih dahulu disepakati menunggu adanya Legal Opininion (LO) dari BPKP dan surat rekomendasi dari Kemendagri.

Fatalnya, sampai dengan hari ini, janji berupa adanya dua dokumen tersebut tidak pernah disampaikan oleh TAPD pemkot Mataram. “Disini, Fraksi PDIP mengangap ada ketidak konsistenan sikap dari pihak TAPD Pemkot Mataram yang juga terkesan dibenarkan juga sikap tersebut oleh Ketua DPRD setempat. Ini parah,” ucap dia.

Apalagi, kata Nyanyu, rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara terlebih dahulu, seyogyanyaa harus diprogramkan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021. Hal ini sesuai pada pasal 42 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara.

“Bukan kami tidak setuju pembangunan kantornya. Tapi aspek regulasi yang memayungi pembangunanya harus pula tercantum dengan jelas pada dokumen RPJMD. Jika tidak, kan itu namanya pembangunan ilegal dan melanggar aturan,” jelas dia.

Nyanyu menuturkan, lantaran pembahasan KUA/PPAS APBD 2020 ini telah banyak melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, maka fraksi PDIP memandang pembangunan gedung kantor Walikota melalui kegiatan tahun jamak yang dianggarkan dan dialokasikan pada Rancangan KUA/PPAS tahun 2020, tidak setuju dan tidak sepakat.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta jajaran Forkopinda Kota Mataram yang hadir pada persidangan hari ini, untuk mencatat pendapat fraksi PDIP, guna menindak lanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Di forum ini, kami menyatakan minderheit nota (catatan keberatan). Serta, tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pembahasan KUA/PPAS APBD tersebut. Tolong, laporan fraksi ini kami minta menjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai laporan Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram. Dan kami izin pimpinan sidang untuk keluar dari arena sidang paripurna ini,” tandas Nyayu Ernawati. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Desk Pilkada Bukti PDIP Kawal Kemenangan di Tiga Wilayah

MATARAM, DS – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB membentuk desk pilkada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: