Kamis , 17 Oktober 2019
Home / Politik / Petugas TPS dan PPK Pemilu di Sekotong dan Loteng Bakal Dievaluasi
Komisioner KPU NTB divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli (kiri) didampingi Ketua KPU Suhardi Soud dan komisiner KPU NTB lainnya, Zuriyati saat rakor evaluasi teknis penyelenggaran Pemilu 2019

Petugas TPS dan PPK Pemilu di Sekotong dan Loteng Bakal Dievaluasi

MATARAM, DS –  Proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 lalu di NTB dinilai berjalan dengan baik. Meski demikian, KPU NTB mencatat pada proses pemungutan dan perhitungan suara justru meninggalkan banyak catatan.

Oleh karena itu, evaluasi perbaikan kinerja untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu akan terus diupayakan kedepannya. Apalgi, beberapa catatan yang diungkapkan dan sempat menjadi problem dalam pemilu 2019  lalu yakni, terkait dengan profesinalisme penyelenggara adhok seperti KPPS, PPS dan PPK.

“Profesionalisme penyelenggara adhok itu memang menjadi evaluasi kita. Karena banyak penyelenggara adhok yang tidak profesional, kemudian menjadi sumber permasalahan dalam pelaksanaan pemilu 2019 kemarin,” ujar Komisioner KPU NTB divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli, menjawab wartawan, Sabtu (31/8).

Salah satu bentuk tidak profesionalnya penyelenggara tersebut yakni perbuatan curang, kemudian tidak memahami tugas dan fungsinya, terutama dalam hal administrasi. Yan menyebutkan, seperti kesalahan pencatatan prolehan suara, karena ternyata ditemukan petugas KPPS tersebut tidak memiliki kemampuan menghitung dengan baik. “Karena itu kemudian timbul dugaan dan tuduhan kecurangan,” kata dia.

Begitu juga dengan para penyelenggara adhok yang melakukan pelanggaran etik berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat, khusunya di kecamatan sekotong. Dari sana KPU akan melakukan evaluasi terkait dengan sistem rekrutmen para anggota KPPS.

“Kedepan KPU harus memperkuat proses rekrutmennya. Misalnya untuk Pilkada 2020 mendatang, orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu itu melakukan pelanggaran etik, tidak boleh lagi direkrut,” tegas Yan.

Pada kesempatan itu, Yan Marli juga menyampaikan peroblem yang dihadapi KPU dalam proses rekrutmen anggota KPPS, terutama diwilayah-wilayah tertentu seperti di daerah Gili. Pihaknya mengakui kesulitan untuk merekrut, karena minimnya peminat. Bahkan KPU harus terpaksa sampai beberapa kali membuka pendaftaran rekrutmen.

“Surat edaran KPU RI bahwa penyelenggara adhok tersebut syartnya minimal berpendidikan paling rendah SMA. Namun dengan kondisi tidak ada peminat mau jadi KPPS, akhirnya kita terpaksa merekrut orang yang penting bisa baca tulis. Nah ini juga membuka potensi masalah sebenarnya,” jelas Yan Marli.

Selain itu, Yan Marli juga sangat menyayangkan terkait dengan kebijakan KPU RI dalam sistem pelatihan petugas KPPS yang hanya diberikan kepada dua orang saja. Sementara jumlah anggota KPPS sebanyak tujuh orang. “Jadi tidak semua anggota KPPS itu memiliki pemahaman yang sama, dan ini akan jadi rekomendasi kita pada saat evaluasi di KPU RI,” tandasnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Figur Sekda Idaman NTB, Demokrat NTB Minta Gubernur Tak Mudah Diintervensi Pihak Luar

MATARAM, DS – Partai Demokrat selaku partai pengusung Gubernur NTB Zulkieflimansyah ikut bicara terkait figur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: