Jumat , 6 Desember 2019
Home / Politik / Perubahan Nama Bandara, Warga Loteng Mau Demo
Gubernur Zulkieflimansyah (kanan) dan Bupati Loteng Suhaili FT dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu itu

Perubahan Nama Bandara, Warga Loteng Mau Demo

MATARAM, DS – Pemprov NTB melalui Gubernur Zulkieflimansyah, telah mengeluarkan surat yang meminta maskapai penerbangan mengumumkan perubahan nama Lombok Internasional Airport (LIA) atau Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM). Sayangnya, SK Gubernur terkait hal tersebut menuai pro-kontra di tengah masyarakat Lombok Tengah. Bahkan warga

Pergantian nama bandara itu sendiri dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan nasional asal Lombok, Maulana Syekh yang juga merupakan pendiri ormas Islam terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan (NW). Dalam kaitan ini Gubernur telah melayangkan surat pada managemen PT Angkasa Pura I agar memasang papan nama bandara ZAM, menggantikan LIA. Namun, sikap Gubernur itu menuai penolakan. Direncanakan, Senin (18/11), warga Lombok Tengah akan menggelar aksi di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB. Estimasi massa yang datang diperkirakan berjumlah 5.000 orang.

“Pengusulan pergantian nama bandara BIL/LIA oleh gubernur terdahulu, TGB, tidak pernah ada pelibatan DPRD I dan II juga bupati. Sehingga membuat ketersinggungan banyak pihak, terutama tokoh-tokoh di Lombok Tengah,” ujar Koordinator Aksi, Lalu Hizzi, menjawab wartawan, Minggu (17/11). Selain itu, nama bandara ZAM dinilai bermuatan politik identitas, dan nama bandara BIL sudah sangat familiar telinga masyarakat dan representatatif keterwakilan semua pihak.

Terkait aksi demo penolakan itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menanggapinya santai. Kata dia, aksi demo itu merupakan kebebasan berekspresi. Apalagi, perubahan nama bandara menurutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan, bukan untuk kepentingan kelompok.

“Tapi dalam konteks perubahan nama bandara, kita mestinya bisa jernih, dan tak perlu mengekspresikan perasaan dan kemauaan dengan demo. Ini semua demi daerah kita yang harus kondusif untuk pariwisata dan investasi. Kalau sedikit-sedikit demo dan ekspresinya harus di jalanan, kita akan menggapai kesejahteraan dengan jalan yang lebih berliku, mendaki dan terjal,” jelas Gubernur.

Menurut Zul, perubahan nama bandara adalah keputusan Pemerintah Pusat, bukan keputusan gubernur atau bupati. “Keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syekh bukan karena beliau pendiri NW atau apa, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Beliau milik kita semua bangsa Indonesia. Beliau bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Beliau kebanggaan kita semua,” tegas Gubernur.

Ia menyebut sudah lazim bandara menggunakan nama pahlawan nasional. Bahkan dia mengatakan telah bertemu Bupati Lombok Tengah, Moh Suhaili FT, dan mendapat persetujuan untuk mengganti nama bandara.

“Ketika keputusan pemerintah pusat untuk mengganti nama bandara, sebagai yang muda saya sowan ke Pak Bupati Lombok Tengah dan meminta pendapat beliau. Beliau setuju dan sudah enggak ada masalah apa-apa. Permintaan beliau kalau berkenan katanya dieksekusi setelah Pilpres saja agar daerah kita aman dan kondusif,” ungkapnya.

Harga Mati
Dikofirmasi terpisah, Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT membantah apa yang disampaikan Gubernur NTB. Dia mengatakan tidak pernah menyetujui pergantian nama bandara. “Bohong saya tetap istiqomah. BIL adalah harga mati!” tegasnya yang dihubungi melalui telepon selulernya.
Suhaili menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mendukung perubahan nama bandara. Dia mengatakan tetap istiqomah dengan nama BIL dan tetap tunduk pada kehendak warga Lombok Tengah yang tidak ingin pergantian nama bandara. “Tidak pernah. Saya tetap istiqomah BIL dengan pendirian saya. Dan saya harus tetap tunduk dan taat kepada kehendak dan perintah masyarakat Lombok Tengah,” tandas Suhaili. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Desk Pilkada Bukti PDIP Kawal Kemenangan di Tiga Wilayah

MATARAM, DS – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB membentuk desk pilkada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: