Senin , 18 November 2019
Home / Politik / Persyaratan Pencalonan dan Calon Pemilu 2019 Dievaluasi KPU NTB
Ketua KPU NTB Suhardi Soud didampingi dua komisioner KPU tengah memimpin rapat koordinasi evaluasi pencalonan Pileg 2019

Persyaratan Pencalonan dan Calon Pemilu 2019 Dievaluasi KPU NTB

MATARAM, DS – Pada proses pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 lalu di NTB, sejumlah persoalan terkait dengan persyaratan pencalonan dan calon muncul. Diantaranya yang paling menonjol soal pelarangan mantan koruptor ikut menjadi caleg, kemudian soal kewajiban harus mundur dari instansi yang dibiayai dari anggaran negara dan terkait dengan penggunaan foto untuk pencalonan anggota DPD RI.

Berbagai persoalan yang menyangkut dengan syarat pencalonan dan calon tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk kemudian dijadikan bahan perbaikan aturan main dalam pemilu berikutnya, khusunya dalam syarat pencalonan dan calon.

Terkait dengan syarat calon yang ditetapkan oleh KPU bahwa bagi mantan narapidana kejahatan korupsi dilarang ikut mencalonkan diri, persyaratan calon tersebut digugat oleh para caleg karena dinilai menutup pintu bagi dan kesempatan para mantan napi korupsi untuk ikut mencalonkan diri. Dalam perjalanan gugatan yudisial review persyaratan tersebut ke Mahkamah Agung (MA), KPU dikalahkan.

“PKPU pencalonan soal larangan bagi mantan koruptor menyebabkan parpol kesulitan merekrut calon, dan akhirnya itu dihilangkan dalam PKPU oleh putusan MA,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal evaluasi pencalonan Pileg 2019, Kamis (29/8).

Peroblem kedua yang juga sempat menjadi perdebatan panjang pada proses pencalonan anggota legislatif di NTB yakni terkait dengan pencalonan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Dimana KPU meloloskan pencalonannya, namun Bawaslu mengugatnya karena dinilai tidak memenuhi syarat. Pasalnya BPPD merupakan institusi yang dibiayai dari anggaran negara.

“Pengertian keungan negara, itu kan banyak menimbulkan persepsi berbeda. Sehingga disangketakan oleh bawaslu, meskipun akhirnya apa yang kami lakukan benar ketika meloloskan ketua BPPD tersebut. Karena definisi keuangan negera itu adalah non departemen, dan BPPD tidak termasuk dalam kategori lembaga yang dibiayai oleh negara, meskipun kita juga meyakini bahwa BPPD itu mengelola anggaran dari negara,” jelas Suhardi.

Persyaratan calon yang juga sempat menjadi perhatian nasional yakni terkait dengan syarat foto untuk calon anggota DPD RI dapil NTB yang digugat oleh calon lain dengan tuduhan menggunakan foto editan berlebihan, sehingga tampilan fotonya terlalu cantik jika dibandingkan dengan aslinya. Wajah cantik yang dalam foto pencalonan Evi Apita Maya tersebut kemudian diduga menjadi rahasia kemenangan Evi dengan perolehan suara yang sangat signifikan.

“Kemudian soal foto terbaru, itu tidak ada mekanisme, diatur itu. Ternyata kita temukan kemarin baru ada pengecekan detailnya. Soal foto itu digugatnya di Bawaslu sampai ke MK, heboh senasional, jadi viral,” kata Suhardi.

Karena itu, dalam evaluasi syarat pencalonan dan calon itu akan menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai catatan untuk bahan perbaikan penyusunan syarat pencalonan di KPU RI nantinya. “Ini akan jadi catatan kita, bahwa dalam syarat pencalonan itu harus ada penjelasan norma secara detail, sehingga ada kepastian. Ini penting ada kepastian hukum, karena banyak yang belum tercover dalam PKPU kita, misalnya terkait dengan itriminologi keungan negara,” ungkap Suhardi.

Di tempat yang sama, anggota KPU divisi hukum dan pengawasan, Yan Marli, menambahkan bahwa dalam PKPU administrasi persyaratan pencalonan dan calon, khusunya untuk foto bagi calon anggota DPD, hanya ada dua ketentuan yang harus dipenuhi, yakni ada dan tidak ada foto dan memenuhi persyaratan atau tidak.

“Jadi kami hanya memeriksa, kalau ada kami dicontreng ada, kalau tidak ada kami contreng kolom tidak ada. Kemudian kami periksa memenuhi persyaratan atau tidak, hanya itu yang diatur dalam syarat pencalonan. Kedua persyaratan calon ini hanya ada tidak ada, kalau ada foto, ya sudah lolos. Nah kelemahan PKPU ini akan menjadi bahan perbaikan kami,” tandas Yan Marli. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bakal Calon Wali Kota HRF Ajak Masyarakat Mataram Siap Hadapi Perdagangan Bebas 2020

MATARAM, DS – Negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menargetkan Asia Pasifik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: