Jumat , 28 Februari 2020
Home / Politik / Penurunan Angka Kemiskinan NTB Belum Berkualitas DPRD Minta Gubernur Buat Peta Industriliasi NTB
Raihan Anwar

Penurunan Angka Kemiskinan NTB Belum Berkualitas DPRD Minta Gubernur Buat Peta Industriliasi NTB

MATARAM, DS – Capaian penurunan angka kemiskinan di NTB itu sebesar 0,68 persen sesuai rilis BPS pada Maret 2019 yang menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia, tidak perlu terlalu berlebihan dirayakan.

Anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, mengatakan, capaian sebesar 0,68 persen itu justru ditopang adanya keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di NTB, serta terjaganya, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB.

Padahal, seharusnya penurunan angka kemiskinan yang baik itu ditopang adanya pertumbuhan sektor industri dan pengaruh adanya investasi yang meningkat di daerah. “Jadi, saya harap capaian itu jangan membuat silau jajaran pemprov NTB. Ini karena program unggulan berupa industriliasasi dan kenyamanan investasi yang dirintis dan ditargetkan pak Gubernur justru belum memberikan kontribusinya hingga kini,” ujar Raihan menjawab wartawan, Kamis (16/1).

Ia meminta jajaran Pemprov NTB fokus untuk merintis jalan agar pertumbuhan perekonomian yang berkualitas sesuai program unggulan Gubernur bisa diselaraskan dalam program periotas daerah yang tertuang dalam RPJMD. Hal itu menyusul, data capaian investasi pada tahun 2019 lalu hanya mencapai sekitar Rp 10 triliun.

“Angka investasi sekitar Rp 10 triliun jika dibandingkan daerah lainnya di NTB jelas kita masih kalah jauh. Makanya, program industriliasasi itu harus benar-benar tergambar kemana arah tembakannya. Sehingga, akan bisa menjadi lokomotif pengurangangan angka kemiskinan itu,” kata Raihan.

Politisi NaDem itu menyarankan jajaran OPD pemprov perlu melakukan pemetaan terkait rencana induk pengembangan industri daerah kedepannya. Hal ini penting dilakukan agar formula untuk mengintervensi program daerah secara fokus dan perioritas di NTB bisa dilakukan.

Menurut Raihan, kendati Gubernur Zulkieflimansyah memiliki gagasan dan konsep yang sangat luar biasa terkait arah industrialisasi di NTB. Namun sayangnya, gagasan itu hanya bersifat sporadik lantaran tolak ukurnya belum jelas. Parahnya, road map industriliasasi NTB yang fokus pada pemberian nilai tambah produk yang dihasilkan belum berjalan sistemastis.

“Disini perlu ada disain perencanaan yang jelas. Yakni, dari sisi regulatif terkait rencana induk industri kita apakah itu industri kecil dan besar yang harus diselaraskan dengan UU Nomor 3 tahun 2014 tetang Perindustrian. Makanya, rencana induk perindustrian (RIP) harus cepat dibuat,” tegasnya.

Raihan berharap dengan adanya Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti yang baru dilantik baru-baru ini, gagasan Gubernur Zulkieflimansyah yang punya mimpi besar dalam memajukan masyarakat NTB bisa dibuatkan satu sistem kerja perencanaan yang terkendali dan terintegrasi kedepannya.

“Kalau NTB sudah punya RIP, maka arah dan tolak ukur program industriliasasi itu bisa jelas. Harapan kita jelas bakal kelihatan, yakni penurunan kemiskinan berkualitas akan bisa terwujud,” tandas Raihan Anwar.RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: