Rabu , 11 Desember 2019
Home / Politik / PDIP Nilai Pemerintahan Zul-Rohmi Tak Berhasil
Anggota Fraksi PDIP DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi (tiga kanan) saat menjadi pembicara pada diskusi yang di inisiasi oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram

PDIP Nilai Pemerintahan Zul-Rohmi Tak Berhasil

 

MATARAM, DS – Kepemimpinan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, telah genap setahun. Namun, PDIP NTB menilai program Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) tidak sesuai dengan amanat yang termaktub dalam APBD Perubahan 2018 yang menjadi APBD pertama untuk menyelaraskan janji kampanye saat Pilkada Serentak lalu.

Anggota Fraksi PDIP DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, saat menjadi pembicara pada diskusi terbuka bertajuk “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi” yang diselenggarakan Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, mengatakan Gubernur dan Wagub NTB memiliki tunggakan hutang sesuai amanat Perda APBD Perubahan 2018, yakni, pembayaran hutang pada pihak ketiga senilai Rp 58 miliar sesuai Perda Percepatan Pembangunan Jalan yang berakhir tahun 2018.

Selanjutnya, aspirasi masyarakat melalui dana hibah dan bansos senilai Rp 5,8 miliar yang hingga kini belum ada penyelesaiannya. “Sehingga, jika amanat perda saja belum direalisasikan bagaimana harus melakukan RPJM daerah secara bertahap-tahap kedepannya,” ujar Ruslan, Kamis (19/9) malam.

Jika merujuk RPJMD NTB tahun 2019-2023, seharusnya pada tahun pertama pemerintahan arah pembangunan NTB difokuskan pada target penurunan angka kemiskinan serta menaikkan angka pertumbuhan ekonomi daerah pasca terjadinya gempa bumi.

Faktanya, ada pembelokan program unggulan di tahun 2019 yang tidak sesuai dengan RPJMD. Diantaranya, program pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri dan Zero Waste. Sehingga, pihaknya menyebut ada ketidakkonsistenan yang berartibertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2019.

Parahnya, kata Ruslan, program unggulan yang tidak sesuai dengan RPJMD itu banyak yang bukan merupakan kewenangan provinsi. Diantaranya, Zero Waste yang terfokus pada pembentukan unit bank sampah di semua desa di NTB.

“Tugas provinsi sesuai amanat UU Pemda Nomor 23 tahun tahun 2014 dibidang persampahan adalah mengelola TPA regional di Kebon Kongok di Lombok Barat. Ini aneh, yang bukan kewenangannya malah diguyur anggaran yang sangat fantastis nilainya,” tegasnya.

Sebagai mantan pimpinan Pansus RPJMD, Ruslan mengatakan target capaian pertumbuhan ekonomi yang disuguhkan oleh Pemprov NTB yang saat ini mencapai 5 persen merupakan rekayasa dan pembohongan publik. Sebab, jika merujuk angka pencapaian dari BPS dan BI, angka yang tepat untuk mengukur angka pertumbuhan ekonomi NTB adalah hanya mencapai 3,5 persen pada periode pertama pemerintahan.

Sedangkan program penurunan angka kemiskinan yang dipatok targetnya 13,75 persen oleh BPS dan lembaga lainnya, pencapaian provinsi NTB dibidang penurunan angka kemiskinan hanya berkisar 14,42 persen. Sehingga, oleh BPS dan Pemerintah Pusat, NTB masuk nomor tujuh peringkat kemiskinannya di Indonesia.

“Pada posisi gini ratio juga sama juga angkanya tidak tercapai. Seharusnya targetnya mencapai 0,375 persen, justru yang tercapai hanya sekitar 0,76 persen. Wajarlah, jika kesimpulan kami pemerintahan Zul-Rohmi tidak berhasil pada tahun pertama pemerintahannya,” tandas Ruslan Turmudzi.

 

Belum Ada Pemasukan Terukur

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB dari Partai Gerindra, Mori Hanafi, mengakui pada periode pertama pemerintahan Zul-Rohmi, dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat ke Provinsi NTB kian berkurang. Akibatnya, banyak tunggakan hutang yang belum bisa dituntaskan hingga kini.

Menurut Mori, jika merujuk satu tahun era kepemimpinan TGB, posisi belanja memang banyak yang mengalami pengurangan. Meski demikian, pemerintahan TGB-Amin diselamatkan melalui deviden atau langkah lainnya.

“Tapi saya belum melihat langkah komperehensif dan terukur yang dilakukan pada era Zulkieflimansyah. Padahal, sudah kondisi APBD minim, malah Perda Percepatan Jalan tahun jamak dianggarkan Rp 750 miliar. Hutang lama saja belum masak ada hutang baru yang angkanya sangat signifikan,” terang dia.

Mantan cawagub pesaing paket Zul-Rohmi pada Pilkada NTB 2018 lalu, menyoroti janji kampanye Zul-Rohmi terkait pengiriman pelajar sekolah di luar negeri menggunakan dana CSR. Namun, belakangan justru ada dana APBD yang digunakan. Itu dinilai tidak konsisten sesuai janji.

“Soal beasiswa, janji politik kampanye tidak akan menggunakan APBD. Semestinya kalau CSR tidak mampu menutupi antusias masyarakat yang mau, ya minta. Akui saja, kalau program itu salah prosedur, kita enggak persoalkan karena diawal-awal pemerintahan dan minta maaf ke publiklah. Jangan kayak sekarang, sudah jelas salah, tapi masih saja ngotot enggak mau akui kesalahannya,” tandas Mori Hanafi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sosialiasasi 4 Pilar di Loteng Rachmat : Gotong-Royong sebagai Nafas Pancasila Harus Diimplikasikan

LOTENG, DS – Anggota MPR RI, H. Rachmat Hidayat, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: