Selasa , 15 Oktober 2019
Home / Politik / PDIP Minta Pemkab Lotim Fokus Kerja dan Tunaikan Janji Politik
Ahmad Sukro SH, Ketua DPC PDIP Lotim

PDIP Minta Pemkab Lotim Fokus Kerja dan Tunaikan Janji Politik

MATARAM, DS – Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro angkat bicara terkait kondisi pemerintahan di wilayah paling timur Pulau Lombok tersebut. Menurut Sukro, pada tahun pertama pemerintahan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, ia memberikan dua catatan terkait kinerja duet kepala daerah yang diusung PDIP bersama tujuh parpol lainnya saat Pilkada 2018 lalu.

Sukro mengatakan hingga kini penanganan program pembangunan rumah terdampak gempa bumi di wilayah Lotim terbilang sangat lambat. Hal ini dipicu pengawasan pemkab melalui jajaran BPBD dan Dinas PU setempat sangat lemah.

“Sampai hari ini, sebagai wilayah terdampak gempa di NTB, justru di Lotim paling lambat progres pembangunanya. Ini yang perlu kita ingatkan pak bupati dan wabup karena masyarakat sudah banyak menyampaikan aspirasi terkait hal ini pada partainya,” ujar dia menjawab wartawan, Selasa (3/9).

Putra Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat itu mengaku, dari hasil pantauannya, lambatnya pembangunan RTG di wilayah Lotim, dipicu pengawasan terhadap para aplikator sangat lemah oleh OPD terkait. Sehingga aplikator pun merasa keenakan untuk membangun rumah tersebut.

Padahal, pemerintah pusat melalui BNPB sudah mengucurkan dana mereka langsung pada rekening penerima manfaat dari program bantuan tersebut.”Pak bupati dan pak wabup perlu turun langsung melihat kondisi pembangunan RTG itu. Jangan sampai terima laporan asal-asalan saja dari jajarannya. Sekali lagi, sangat aneh pada posisi tiga bulan terakhir ini, baru sekitar 30 persen pencapaian fisik yang sudah terbangun. Sementara, sisanya masih terkendala spek dan hal-hal lainnya,” tegas Sukro.

“Pembangunan RTG ini adalah program pemerintah pusat yang harus serius digarap, jangan sampai gara-gara ulah anak buah, citra pak bupati dan wabup tercoreng di mata pemerintah pusat,” sambung dia.

Hal lainnya, kata Sukro, terkait diterbitkannya SK pengangkatan guru dan tenaga honorer yang sama sekali mengabaikan kreteria dan persyaratan lamanya tugas mengabdi mereka. Ia menuturkan, dari SK yang diterbitkan Bupati Lotim, tercatat sekitar 70 persen tenaga dan guru honorer yang diangkat mayoritas adalah mereka mengabdi dibawah tiga tahun. Sementara, yang sudah mengabdi diatas 4 tahun, justru minim dilakukan pengangkatan.

Sukro menjelaskan, pengangkatan guru dan tenaga honorer oleh pemkab Lotim itu, kini telah menjadi perbincangan dan isu hangat masyarakat di berbagai sudut wilayah di Lotim. Sebab, pengangkatan itu ditenggarai akibat mengakomodir banyaknya titipan dari tim sukses pasangan Sukiman-Rumaksi (Sukma) melalui koordinator kecamatan (Korcam) saat Pilkada lalu.

“Dari investigasi kami, hampir 70 persen SK yang diterbitkan pak bupati adalah mengakomodir aspirasi para korcamnya. Ini enggak benar, karena kita enggak etis melanggar persyaratan dan ketentuan yang ada. Kasihan mereka yang lama mengabdi lama, tapi disalip oleh mereka yang baru-baru karena atas dasar titipan dan rekomendasi korcam itu,” jelas dia.

“Aneh saja, kok Korcam itu kayak OPD. Hebat sekali kewenangannya mengalahkan pak bupati. Kesan di masyarakat itu, korcam rasa bupati, bukan bupati rasa korcam. Ini jadi candaan, semoga saja itu tidak benar, tapi memang dari kajian dan analisa data kami memang seperti itu faktanya,” sambung Sukro.

Sukro menyatakan, sebagai parpol yang memenangkan pasangan Sukma, pihaknya perlu mengingatkan bupati dan wabup Lotim harus fokus bekerja sesuai tupoksi. Yakni, dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta aturan yang sudah digariskan. Hal itu, lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, sehingga janji politik bupati dan wabup Lotim saat Pilkada lalu banyak yang ditunggu realisasinya oleh masyarakat.

“Sudahi lah beri peran penuh pada korcam itu untuk menguasi segala-galanya. Termasuk menentukan siapa kepala pasar sekalipun. Jika mereka seandainya memberi masukan ya seperti kami ini sifatnya sebagai parpol. Yakni, tetap kritis dan konstruktif pada jalurnya. Serta, bukan meminta kue, apalagi sampai mengintimidasi jalannya pemerintahan melalui OPD lingkup pemkab Lotim,” tandasnya.

“Insya Allah, PDIP akan konsisten mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan di Lotim. Selanjutnya, kita akan sampaikan langsung pada bupati dan wabup atas kondisi yang menjadi keluhan masyarakat,” sambung Sukro. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Johan Siap Suarakan Industrialiasasi Perikanan dan Kelautan NTB di DPR RI

MATARAM, DS – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengaku bersyukur ditempatkan partainya, PKS, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: