Kamis , 21 November 2019
Home / Politik / Minta Perpanjangan Masa Kerja, Pansus Tatib Perlu Konsultasi ke Kemendagri
Minta Perpanjangan Masa Kerja, Pansus Tatib Perlu Konsultasi ke Kemendagri

Minta Perpanjangan Masa Kerja, Pansus Tatib Perlu Konsultasi ke Kemendagri

MATARAM, DS – Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD NTB meminta masa kerja tim agar bisa diperpanjang setelah pimpinan DPRD definitif terbentuk. Perpanjangan dipicu, banyak hal-hal yang perlu dikonsultasikan pada kementerian dalam negeri (Kemendagri). Salah satunya, perlunya anggota DPRD setempat dibantu oleh satu orang orang tenaga pendamping yang bertigas melakukan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas anggota sebagai representasi rakyat.

Wakil Ketua Pansus Tatib DPRD NTB Lalu Satriawandi saat menyampaikan laporannya, mengaku penambahan ketentuan dalam pasal tersendiri terkait perlunya satu orang tenaga pendamping untuk masing-masing anggota DPRD merupakan masukan seluruh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi mereka.

Namun lantaran, adanya edaran pihak Kemendagri terkait tidak bolehnya pimpinan sementara menandatangani SPPD, maka kerja pansus menjadi terhambat hingga kini. “Tentunya, masih banyak pasal-pasal lain yang perlu kita konsultasikan. Diantaranya, kewajiban untuk menyanyikan dan/atau diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam setiap acara pembukaan rapat paripurna. Mengingat, hal tersebut dimaksudkan sebagai pengejawantahan dan implementasi terhadap amanat UU Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Sehingga, atas dasar itu, maka pansus meminta perpanjangan masa kerja,” jelas Satriawandi menjawab wartawan, Sabtu (21/9) kemarin.

Menurut dia, merujuk amanat ketentuan pasal 128 ayat satu pada PP Nomor 12 tahun 2018, maka DPRD provinsi harus dan wajib mengkonsultasikan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD kepada Mendagri sebelum ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat proses penyusunan dan pembahasan regulasi yang belum memenuhi pra syaratnya jika harus ditetapkan.

“Disinilah maksud perlunya konsultasi itu. Tapi, karena pimpinan DPRD masih sementara dan belum definitif, maka konsultasi tidak bisa dilakukan. Alangkah baiknya, kita minta penundaan sambil menunggu pimpinan DPRD telah definitif melalui sebuah pelantikan,” kata Satriwandi.

Mendengar alasan pansus itu. Maka, Ketua DPRD sementara selaku pimpinan sidang, Hj. Baiq Isvie Rupaedah menyetujui usulan dan alasan pansus Tatib untuk meminta perpanjangan masa kerja tersebut. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Nilai Ciderai Masyarakat, DPRD NTB Kecam PLN Terkait Pemadaman Listrik Bergilir

MATARAM, DS – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Lombok yang hingga kini masih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: