Rabu , 29 Januari 2020
Home / Politik / Minta Bawaslu Pahami Aturan, Ruslan : Jangan Bekerja Pakai Tendensi Tertentu
H. Ruslan Turmudzi

Minta Bawaslu Pahami Aturan, Ruslan : Jangan Bekerja Pakai Tendensi Tertentu

MATARAM, DS– Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB yang akan memberikan sanksi pada ASN Pemprov yang memasang baliho dan poster untuk mengenalkan program OPD dan dirinya dinilai berlebihan. Anggota Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, menyatakan langkah Bawaslu yang berbicara pada sisi aturan sangat tidak berdasar.

Keterangan yang dihimpun DS menyebutkan, Kadis Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani yang banyak memasang poster dan baliho di wilayah Kota Mataram belum memastikan keikutsertaanya sebagai bakal calon wali kota Mataram. Sehingga, sangat aneh disebut Selly itu berpolitik praktis.

“Darimana rumus dan aturan norma hukum orang yang belum menyatakan maju tapi disebut dia berpolitik praktis. Tolong Bawaslu itu lembaga negara, jangan ngaco kalau berbicara, apalagi menyangkut aturan politik,” ujar Ruslan menjawab wartawan, Minggu (8/12).

Ia mengatakan Putu Selly Andayani belum memastikan keikutsertaanya pada kontestasi Pilkada Mataram 2020. Oleh karena, langkah Bawaslu yang meminta Kadis Perdagangan NTB untuk mundur sebagai ASN sebagai bentuk kesungguhan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, dirasa tidak tepat.

“Bawaslu itu harus bisa membedakan apa yang dilakukan oleh Hajjah Selly dengan kadis lainnya yang sudah mendaftarkan diri ke parpol dan ikut Pilkada Mataram. Ini aneh, yang sudah jelas-jelas daftar di parpol enggak ditegur. Tapi, yang memasang baliho untuk program OPD dan mengenalkan diri akan ditindak,” kata Ruslan seraya berharap jajaran komisioner Bawaslu NTB membaca utuh aturan UU terkait Pilkada. Sehingga, segala kegiatan yang belum masuk dan jadwal Pilkada, maka jelas belum masuk pada ranah Pilkada.

“Dari mana, aktifitas pasar murah yang menjadi kebutuhan masyarakat masuk aktifitas politik. Kan sampai sekarang jadwal dan tahapan Pilkada Mataram belum ada. Sebaiknya Bawaslu itu fokus ke ASN yang mendaftar ke parpol yang ditindak. Jangan gara-gara kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan belum masuk tahapan Pilkada lantas dibilang ada unsur politik didalamnya. Disini perlu hukum administrasi negara juga dikaji dan dan dilihat oleh komisioner Bawaslu,” tandas Ruslan Turmudzi.

Terpisah, politisi PDIP NTB, Ir Made Slamet, mengatakan Bawaslu sebagai lembaga negara jika ingin menegakkan aturan seyogyanya bersikap kepada Kepala BPBD NTB yang sudah mendaftarkan diri di empat parpol sebagai bakal calon wali kota Mataram. Sedangkan, apa yang dilakukan Kadis Perdagangan NTB dengan kegiatan pasar murah di sejumlah titik di Kota Mataram dan beberapa wilayah NTB lainnya, justru dihajatkan untuk menjalankan tupoksinya sesuai nomenklatur OPD yang dimaksud.

“Kalau orang menjalankan tugas lantas dibilang masuk katagori berpolitik praktis. Ini salah kaprah. Mohon Bawaslu memahami aturan secara utuh dan jangan latah ikut-ikutan mengomentari sesuatu program OPD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Made.

Menurut dia, khusus kegiatan Disdag NTB yang berimplikasi memberi dampak politik, maka hal itu bukan sesuatu yang dapat disebut pelanggaran. Apalagi, katanya masuk katagori melanggar norma hukum.

Made menuturkan, banyak baliho yang kini terpasang oleh masyarakat. Hal itu merupakan bentuk kerinduan masyarakat akan sosok Selly Andayani yang sempat menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Mataram beberapa waktu lalu. Apalagi, program yang kini dilakukan oleh Kadis Perdagangan dirasa sangat membantu banyak masyarakat yang kesulitan sembako, lantaran harganya sangat mahal.

“Kalaupun masyarakat yang berinisiatif sendiri memasang baliho itu apa itu salah. Toh baliho yang dipasang tidak pernah tercantum sebutan calon wali kota. Jadi, dimana masuk katagori bermain politik itu,” ucap Made.

Ia berharap Bawaslu bekerja sesuai tupoksi, yakni tidak tendensius pada salah satu orang dan pihak tertentu. Mengingat, sikap tidak pilih kasih dan bermain yang fair, serta tidak memihak pada satu kelompok manapun sangat diperlukan untuk mengawal proses demokrasi ini bisa berjalan sesuai aturan.

“Kami siap mendukung kerja pengawasan Bawaslu asal sesuai aturannya,” tandas Made Slamet. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Hanura Beri Sinyal Dukung Dinda di Pilkada Bima 2020

MATARAM, DS – DPC Partai Hanura Kabupaten Bima memberikan sinyal akan mengusung petahana, Hj. Indah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: