Senin , 16 Desember 2019
Home / Politik / Mendagri Coret Anggaran Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram
Inilah gambar disain kantor Wali Kota Mataram di jalan Lingkar Selatan yang dana pembangunanya oleh Kemendagri tidak disetujui penganggarannya

Mendagri Coret Anggaran Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram

MATARAM, DS – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menolak anggaran untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar. Penolakan itu dilakukan setelah melakukan kajian mendalam terkait draft Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Mataram tahun 2020 yang tidak diatur secara spesifik terkait proyek-proyek pada perubahan Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019.

“Setelah tim kami melakukan pencermatan dan penilaian terhadap dokumen KUA/PPAS Kota Mataram tahun 2020 maka kami berkesimpulan bahwa pembangunan Kantor Wali Kota Mataram tidak bisa kita setujui,” kata sumber di Kemendagri yang dihubungi wartawan dari Mataram melalui telepon selulernya, Minggu (17/11).

Ia mengakui tim Pemkot Mataram yang sudah datang berkonsultasi ke Kemendagri didampingi pejabat di Pemprov NTB masing-masing Sekda Kota Mataram, Asisten II, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Mataram sudah diberi informasi terkait tidak disetujuinya anggaran pembangunan kantor Wali Kota tersebut. Mengingat, dasar hukum yang menjadi acuan utamanya pada pembangunan kantor di jalan Lingkar Selatan Kota Mataram tidak ada sama sekali.

“Kami sudah minta tim TAPD pemkot Mataram agar memindahkan anggaran pembangunan kantor wali kota pada program lainnya yang lebih bermanfaat pada masyarakat,” ujar sumber yang masuk tim penilai APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDIP Mataram, Ir Made Slamet, mengaku sudah mendengar informasi terkait ditolaknya permohonan anggaran pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di jalan Lingkar tersebut oleh pejabat di BPKAD Pemprov NTB.

Menurut Made, sedari awal sikap minderheit nota fraksi PDIP DPRD Kota Mataram pada sidang paripurna beberapa hari lalu terkait pengesahan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2020 di DPRD setempat bukan tanpa alasan.

“Kita bukan tidak setuju pembangunan kantor Wali Kota Mataram, tapi karena ada proses dan prosedur pembahasan sebagai aturan utama yang diabaikan sebagai pra syarat utama Rancangan KUA/PPAS yang dilewati maka kita menyatakan menolak hal itu disahkan,” tegasnya seraya menambahkan Fraksi PDIP berpatokan pada aturan. “Minderheit nota kami untuk melindungi lembaga dewan agar tidak terjerat seperti kasus DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu,” sambung Made.

Ia menyebut pihak eksekutif (Pemkot Mataram) terlihat tidak memahami substansi dari proses penyusunan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, khususnya pada klausul Rancangan KUA/PPAS tahun 2020.

Kata Made, dari diskusi internal partai bersama fraksi PDIP setempat, sebuah program bisa dipaksakan dianggarkan di APBD jika dasar hukum yang menjadi acuan utamanya yakni perubahan pada Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019 tidak diatur spesifik terkait proyek-proyek tersebut.

“Kalau kita mengganggarkan sesuatu yang tidak ada cantolannya, kemudian bagaimana bisa disetujui dan disepakati pembangunannya, inilah dasar kuat PDIP tidak menyetujui penganggaran kantor wali kota yang jika dipaksakan akan berpotensi pada pelanggaran hukum,” ujar Made.

Ia menyarankan agar anggaran untuk pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar yang tidak disetujui oleh Mendagri itu dialihkan pada program yang pro rakyat. Diantaranya, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan waduk penaham banjir di wilayah Babakan yang sudah direncanakan namun tak kunjung direaliasikan.

Bahkan, lanjut Made, pembangunan tempat peribadatan berupa masjid/mushalla di komplek perkantoran Pemkot Mataram di Jalan Lingkar Selatan yang hingga kini belum ada disiapkan agar bisa dibangun melalui dana yang ditolak oleh Kemendagri tersebut.

“Bila perlu di komplek kantor itu dilengkapi tanggul penahan banjir karena kita sedih dan kasihan ASN di sejumlah kantor itu yang jika musim penghujan selalu mereka kebanjiran gara-gara drainasenya tidak ada disiapkan oleh pemkot Mataram,” tandas Made Slamet.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati mengatakan klaim eksekutif yang disampaikan pada rapat banggar selama ini. Yakni, merujuk pada hasil BPKP dan Mendagri sebagai legal opinion terkait pembangunan tiga mega proyek tersebut, hingga kini tidak pernah disampaikan pada DPRD.

Oleh karena itu, kata Nyanyu, sangat aneh manakala rancangan KUA dan PPAS bisa disepakati. Sementara, dokumen RKPD tahun 2020 sebagai pedoman pembahasan rancangan KUA/PPAS belum diundangkan.

“Ini sama saja illegal dan tidak sesuai dengan prinsip, serta asas penyusunan APBD tahun anggaran 2020 yang mengharuskan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan jajaran pemkot Mataram yang dikonfirmasi wartawan terkait tidak disetujuinya anggaran untuk pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp 170 miliar belum bisa dikonfirmasi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Selly dan Arah Baru Kemandirian Ekonomi Ummat | (Sebuah Harapan Masa Depan Ibu Kota Provinsi NTB) Oleh : Rof’il Khaeruddin MA

Mataram, sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi yakni memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: