Senin , 16 Desember 2019
Home / Politik / KPU NTB Wajibkan Tujuh KPU Rekrut Kalangan Muda Jadi KPPS
Suhardi Soud

KPU NTB Wajibkan Tujuh KPU Rekrut Kalangan Muda Jadi KPPS

MATARAM, DS – Pemilu 2019 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pasalnya, dalam pencoblosan pada Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan tersebut, ratusan petugas pemilu di berbagai penjuru Tanah Air meninggal akibat kelelahan karena beban kerja yang terlampau berat.

Kasus ini pula yang diantisipasi oleh beberapa KPU di daerah. Salah satunya adalah KPU Provinsi NTB yang pada tahun 2020 mendatang akan menggelar Pilkada bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, mengatakan, perekrutan petugas pemilu dari mulai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK) menjadi perhatian khususnya pada tujuh kabupaten/kota di NTB yang bakal menggelar Pilkada Serentak tahun depan.

Pihaknya telah menginstruksikan tujuh KPU kabupaten/kota di NTB agar memokuskan perekrutan pada mereka yang masuk katagori muda. “Termasuk, kalangan mahasiswa juga kita anjurkan untuk bisa direkrut menjadi petugas KPPS hingga PPK. Inilah bagian dari kita melakukan antisipasi agar insiden seperti pemilu lalu tidak terulang lagi,” ujar Suhardi menjawab wartawan, Senin (7/10).

Mantan Ketua KPUD Sumbawa itu mengatakan dorongan perekrutan petugas KPPS dan PPK dari kalangan muda juga telah disuarakan oleh pihak kepolisian baru-baru ini. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kesehatan yang prima untuk mengawal proses perhitungan dan rekapitulasi dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten.

Kata Suhardi, oleh KPU Pusat, rekomendasi itu telah dilanjutkan dengan akan dinaikannya honor KPPS dari Rp 500 ribu menjadi Rp1 juta pada Pilkada Serentak 2020.

“Hanya saja, karena edaran kenaikan honor itu datang belakangan maka ada beberapa KPU kabupaten di NTB yang sudah kadung menetapkan honor seperti tahun lalu. Inilah yang coba akan kita sesuaikan dengan cara meminta KPU kabupaten/kota itu berkoordinasi dengan pemda setempat,” kata dia seraya menambahkan Pilkada 2020 diselenggarakan masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.

Suhardi menjelaskan, evaluasi perbaikan pada Pilkada Serentak kali ini juga dilakukan pada foto paslon. Mengingat, sempat ada foto calon anggota DPD RI asal NTB yang digugat ke DKPP dan MK beberapa waktu lalu. Hanya saja, kendati MK meloloskan calon yang bersangkutan, KPU RI juga telah mendetailkan aturan foto paslon agar minimal enam bulan foto itu diberlakukan.

“Insya Allah, semua hal-hal yang menjadi catatan pada Pemilu lalu telah mulai kita benahi. Bahkan, petugas KPPS saat akan melaksanakan tugasnya menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat,” tandas Suhardi Soud.

Terkait peserta tunggal di Pilkada Serentak 2020, jika merujuk aturan maka tidak ada persoalan apapun. Mengingat, saat Pilkada 2018 lalu, ada beberapa wilayah di Indonesia dengan paslon tunggal. Mereka berlaga melawan kotak kosong lantaran tidak ada paslon penantangnya.

“Fenomena calon melawan kotak kosong lebih pada sisi calon yang bersangkutan memborong dukungan parpol. Yang jelas, itu sah-sah saja. Hanya saja, kita minya pimpinan parpol di NTB agar mulai menyiapkan kader mereka yang banyak itu untuk dipersiapkan maju di Pilkada,” ungkap Suhardi. “Ingat, kewajiban kader harus untuk mencari figur terbaik yang akan berkompetisi pada ajang Pilkada,” sambungnya. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Selly dan Arah Baru Kemandirian Ekonomi Ummat | (Sebuah Harapan Masa Depan Ibu Kota Provinsi NTB) Oleh : Rof’il Khaeruddin MA

Mataram, sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi yakni memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: