Jumat , 28 Februari 2020
Home / Politik / KPU NTB : E-Rekap Persingkat Tahapan Pilkada 2020
Ketua KPU NTB Suhardi Soud saat mengisi diskusi Peran Pers dalam Menopang Demokrasi Elektoral di NTB bertajuk Refleksi tahun 2019 menuju Resolusi tahun 2020 di Kantor KPU NTB

KPU NTB : E-Rekap Persingkat Tahapan Pilkada 2020

MATARAM, DS- Penggunaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada 2020 dimatangkan KPU NTB. Penggunaan e-rekap tersebut dapat mempersingkat tahapan.
Meski demikian, KPU NTB masih menunggu regulasi terkait penggunaan e-rekap dari KPU RI.

“Nantinya, pelaksanaan penghitungan dari TPS langsung ke server KPU Provinsi dan KPU RI. Jadi, bisa mempersingkat tahapan,” ujar Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU NTB Zuriati menjawab wartawan saat diskusi Peran Pers dalam Menopang Demokrasi Elektoral di NTB bertajuk Refleksi tahun 2019 menuju Resolusi tahun 2020 di Kantor KPU NTB, Kamis (2/1).

Zuriati mengatakan, dengan e-rekap, rekapitulasi secara berjenjang akan ditiadakan. Selain itu, nantinya dalam waktu tiga hari setelah pemungutan suara, hasil dalam e-rekap dapat ditetapkan.

“Tak berjenjang, jadi bayangannya tiga hari paling lama selesai, berapa hasilnya akan ditetapkan. Tak ada lagi rekap di kecamatan, rekap di kabupaten/kota. Kalau pilgub, nggak ada lagi di provinsi,” katanya.

Ia menjelaskan hasil rekapitulasi dari TPS akan langsung di-scan dan di-upload dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng). Bila data yang dimasukkan dalam satu daerah telah mencapai 100 persen, hasil tersebut dapat langsung ditetapkan.

“Jadi nanti gambarannya kegiatan rekapitulasi dari TPS nanti form C1 hologram, itu yang akan langsung dibawa, scan, serta entri,” ucap Zuriati. “Hasil dari scan dan entri itu, apabila sudah 100 persen, itu yang ditetapkan sebagai hasil resmi pilkada di satu daerah,” sambungnya.

Terpisah, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, selama Pemilu 2019, upload data dalam Situng tidak mencapai 100 persen. Namun, pada Pilkada 2020, Situng akan diprioritaskan dengan terlebih dulu dilakukan penyesuaian atau perbaikan teknis.

“Kalau ada pertanyaan sejak tahun 2004 sampai 2019 Situng tidak pernah 100 persen, karena itu memang bukan hasil resmi, tidak menjadi prioritas karena yang prioritas adalah manual. Sekarang, ketika ini gambaran akan ditetapkan, ini harus 100 persen dan waktunya singkat, tentunya nanti akan ada penyesuaian secara teknis,” kata Suhardi.

“Yang pasti biasa dengan sistem keterbukaan yang kita lakukan akan banyak kritik. Tapi, itu upaya kita membangun sistem transparansi informasi agar lebih terbuka dan diketahui oleh publik,” sambungnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: