Kamis , 17 Oktober 2019
Home / Politik / Ketua DPRD NTB Yakin Firly Mampu Perbaiki Organisasi KPK
Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH

Ketua DPRD NTB Yakin Firly Mampu Perbaiki Organisasi KPK

MATARAM, DS – Komisi III DPR RI menyepakati Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, justru bangga mantan Kapolda NTB tersebut yang mampu menjadi pimpinan di lembaga anti rasuah itu.

“Jabatan Ketua KPK adalah prestise dan bergengsi. Saya bangga atas raihan pak Firly kali ini,” ujar Isvie menjawab wartawan di kediamannya di Narmada, Lombok Barat, Jumat (13/9).

Sekretaris DPD Golkar NTB itu mengaku mengenal dekat Firly sebagai jenderal bintang dua kepolisian yang dikenal tegas, baik, punya kecakapan serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerjanya. Oleh karena itu, Isvie menyakini adanya Firly kali ini di lembaga KPK, segala perkerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pimpinan KPK terdahulu akan bisa dituntaskannya.

“Atas nama pribadi saya berharap, pak Firly bisa bekerja profesional, memagang amanah lebih baik dan bekerja fokus dalam menuntaskan kasus-kasus KPK,” tegas dia.

Terkait rencana Firly yang akan membuka perwakilan KPK di daerah, menurut Isvie, hal tersebut sangat positif karena bisa mempercepat dan memperlancar kinerja pengawasan kinerja KPK kedepannya.

“Pembukaan kantor perwakilan KPK sebagai misi dan program utama pak Firly adalah bagus dalam memperluas dan membantu kerja KPK,” kata dia.

Sedangkan, terkait rencana Firly yang akan mengusulkan kenaikkan gaji kepala daerah, mulai gubernur dan bupati/walikota, dikatakan Isviw, hal itu juga baik guna mencegah dan mengurangi korupsi jabatan dari para kepala daerah yang kini banyak kena OTT oleh KPK.

“Kenaikan gaji kepala daerah adalah upaya mencegah korupsi. Itu usul baik hanya saja perlu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandas Isvie Rupaedah.

Menyinggung revisi UU KPK yang kini banyak menuai penolakan oleh masyarkat. Isvie enggan berkomentar terlalu jauh terkait revisi UU KPK yang kini dibahas di DPR RI.

“Biarlah urusan revisi UU KPK itu menjadi ranah DPR RI, kalau saya ingin satu saja agar pimpinan KPK yang baru fokus menuntaskan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan agar bisa diselesaikan,” pungkasnya. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Figur Sekda Idaman NTB, Demokrat NTB Minta Gubernur Tak Mudah Diintervensi Pihak Luar

MATARAM, DS – Partai Demokrat selaku partai pengusung Gubernur NTB Zulkieflimansyah ikut bicara terkait figur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: