Sabtu , 14 Desember 2019
Home / Politik / Jokowi Tepat Pilih Syahrul jadi Menteri Pertanian
Johan Rosihan

Jokowi Tepat Pilih Syahrul jadi Menteri Pertanian

MATARAM, DS – Langkah Presiden Joko Widodo memilih Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dinilai tepat. Keberadaan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dirasa akan mampu menjawab persoalan masyarakat Indonesia Timur yang banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.

“Atas nama pribadi, pilihan pak Jokowi kepada Syahrul Yasin Limpo adalah tepat. Karena pak Syahrul tidak lain representasikan warga Indonesia Timur yang paham betul persoalan petani,” ujar Anggota DPR RI dapil NTB, H. Johan Rosihan menjawab wartawan dalam siaran tertulisnya, Rabu (23/10).

Politisi PKS itu mengatakan pola pemerataan kewilayahan dengan menempatkan warga Indonesia Timur masuk sebagai anggota kabinet agar terus dilakukan. Hal ini penting agar pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur pekerjaan umum, maupun infrastruktur bidang pertanian bisa berjalan dengan ada keseimbangan merata di seluruh wilayah Indonesia baik di Pulau Jawa maupun non Pulau Jawa.

Johan merincikan, lahan padi yang puso akibat kekeringan mencapai sekitar 31 ribu hektar hingga Juli 2019 banyak terjadi di Indonesia Timur, seperti NTB, NTT, Kalimantan dan Sulawesi. Kata dia, area kekeringan tahun ini meningkat tajam dari tahun lalu yang berkisar antara 26-28 ribu hektar.

“Jadi, program pembangunan waduk, irigasi tersier sangat penting bagi antisipasi terhadap kekeringan. Kami meyakini, anggota DPR akan dapat bekerjasama dengan pemerintah terutama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Indonesia Timur,” jelas Johan.
Ia mengungkapkan, segala hal yang baik di periode lima tahun lalu akan terus dipertahankannya. Sementara, segala sesuatu yang kurang baik langsung di perbaiki pada periode ini. “Bagi kami, kepemimpinan Jokowi dapat memberikan kepuasan yang lebih baik dari periode sebelumnya kedepannya,” ucap Johan.

Ia menjelaskan, sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir membutuhkan dana besar yang tidak bisa mengandalkan dari APBN semata. Pasalnya, banyak yang perlu di urai untuk memperkuat sektor pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani.

Apalagi, kata mantan Anggota DPRD NTB, jika mengacu pada data BPS untuk indeks kepemilikan lahan justru hanya 0,3 hektar per KK dimiliki oleh lebih dari sebanyak 14 juta kepala keluarga. Sehingga, posisi APBN belum mampu memberikan dampak signifikan pada pengelolaan lahan. Akibatnya, misi swasembada belum tercapai.

“Semoga periode ini pemerintah mampu mewujudkannya. Saya berharap, semua petani seluruh Indonesia, termasuk Indonesia Timur, diberikan kemudahan akibat kebijakan pemerintah yang pro rakyat, mulai dari inovasi yang terasa sampai bawah, infrastruktur pendukung produksi pangan yang memadai, sampai perbaikan tata niaga pangan yang sampai saat ini masih carut marut,” tandas Johan Rosihan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Rachmat Minta Kemajemukan di KLU Dipelihara

KLU, DS – Anggota MPR RI Fraksi PDIP Perjuangan H. Rachmat Hidayat mengatakan, MPR tengah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: