Selasa , 31 Maret 2020
Home / Politik / Jawab Pertanyaan Fraksi di Sidang Paripurna DPRD NTB Raperda Penyertaan Modal PT GNE Rp 80 Miliar Paling Banyak Disorot Fraksi DPRD NTB
Jawab Pertanyaan Fraksi di Sidang Paripurna DPRD NTB Raperda Penyertaan Modal PT GNE Rp 80 Miliar Paling Banyak Disorot Fraksi DPRD NTB

Jawab Pertanyaan Fraksi di Sidang Paripurna DPRD NTB Raperda Penyertaan Modal PT GNE Rp 80 Miliar Paling Banyak Disorot Fraksi DPRD NTB

MATARAM, DS – Gubernur NTB Zulkieflimansyah akhirnya menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD setempat pada sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (12/3). Dalam jawabannya, Gubernur yang diwakili Sekda H. Lalu Gita Ariadi mengaku telah berusaha merespon pertanyaan dan kritik tersebut secara memadai.

Namun, jika masih terdapat hal-hal yang kiranya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, Pemprov NTB melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) siap memberikan penjelasan.

“Yang pasti, terhadap berbagai masukan dan saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD akan tetap akan menjadi bagian penting sebagai bahan kajian dan masukan dalam proses pembahasan pada tahap-tahap selanjutnya,” ujar Sekda Gita Aryadi saat menyampaikan jawaban Gubernur pada sidang paripurna itu.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm bersama Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH, dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi MM yang mengagendakan penjelasan gubernur terhadap tiga buah Raperda Prakarsa Eksekutif. Yakni, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas, sempat di warnai interupsi dan skor berulang kali oleh pimpinan sidang setempat.

Pada rapat pimpinan fraksi sebelum sidang paripurna DPRD NTB dimulai, terdapat perbedaan pandangan sembilan fraksi pada sidang paripurna DPRD NTB sebelumnya terkait klausul Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas. Lima fraksi menyatakan persetujuan Raperda itu dibahas dalam panitia khusus (Pansus). Sedangkan, empat fraksi lainnya menyatakatan tidak setuju adanya pembentukan Pansus tersebut.

“Maka, dari itu, karena Rapim Fraksi juga mengamanatkan dilakukan perhitungan melalui voting terbuka. Sehingga, sidang paripurna itu harus kita lakukan kesepakatan untuk melaksanakan amanat yang sudah disepakati itu,” kata Pimpinan Sidang, Mori Hanafi.

Akhirnya, setelah melalui lobi-lobi dan sempat dilakukan skor, seluruh anggota DPRD NTB menyatakan setuju agar Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas dibentuk Pansusnya. “Nanti, segala yang masih mengganjal terkait raperda itu bisa kita matangkan dan menjadi pertanyaan Pansus kedepannya,” ungkap Mori sambil mengetok persetujuannya.

Sekda Gita Ariadi mengaku sangat menghargai dinamika yang terjadi di antara anggota DPRD setempat. Menurut dia, perbedaan pandangan selama ini adalah upaya para anggota DPRD dalam menyempurnakan ketiga buah raperda ini agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat NTB.

“Tentunya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kerja kita bersama-sama, dimana dalam prosesnya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk melahirkan regulasi-regulasi yang memang diperlukan dan memberikan manfaat besar bagi perjalanan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ucap Gita.

Ia menjelaskan, diajukannya Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas, tidak lain untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, serta Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi BUMD, terutama pada ketentuan mengenai masa jabatan dan persyaratan terkait dengan usia direksi dan komisaris.

Sementara terkait dengan perubahan modal dasar PT. GNE, kata Sekda, hal itu untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menambah sahamnya dan memberikan kesempatan pada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk menanamkan saham pada PT. GNE sesuai dengan Pasal 9 Perda Nomor 5 tahun 2011.

Hal ini, lanjut Sekda, dilakukan oleh PT GNE semata-mata untuk tidak hanya mengandalkan APBD Pemprov dalam hal penambahan modal. Apalagi, apabila tidak dilakukan perubahan modal dasar, maka pemerintah kabupaten/kota dan atau masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menanam saham pada PT GNE.

“Kami berharap, kedepannya, PT. GNE tidak dapat melakukan penambahan modal untuk pengembangan usahanya. Makanya, kajian penambahan midal itu telah dilakukan secara komprehensif dan selama ini, dirasa cukup efektif bila dilihat dari manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan,” jelas Gita Ariadi.

Terkait kinerja PT GNE selama 3 tahun, yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2018, kata Sekda, sejauh ini positif namun belum maksimal. Sebab, selama tiga tahun total kontribusi PAD dari GNE hanya sebesar Rp 2,5 miliar lebih. Hanya saja, dengan manajemen baru kali ini, PT. GNE sudah mulai melakukan bisnis baru dan sudah mulai berjalan. Salah satunya, penyewaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastuktur di NTB.

“Selain itu, bila mendapat penambahan modal sebesar Rp 80 miliar sesuai usulan di Raperda ini, akan digunakan untuk pengembangan trading komoditas agro bisnis, seperti komoditas pertanian dan komoditas kelautan serta investasi pembangunan asphalt mixing plan (Amp),” tandas Sekda.

“Yang pasti, dengan managemen baru yang banyak diisi anak-anak muda NTB, diharapkan inovasi mereka agar tidak membuat rugi daerah akan bisa dipertanggung jawabkan. Apalagi, kini pola, merestrukturisasi dan diversifikasi usaha, sehingga mampu bersaing dengan pihak swasta dan memberikan kontribusi PAD lebih besar lagi dirasa ada upaya pengembangan perusahaan ke arah perbaikan managamennya,” sambung Gita Ariadi. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Beredar Hoaks Virus Corona di NTB

MATARAM, DS – Pemprov NTB mendeteksi ada tiga jenis hoaks tentang virus Corona yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: