Senin , 9 Desember 2019
Home / Politik / Isvie : Bahas APBD Tanpa Komisi Patuhi Aturan
Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH

Isvie : Bahas APBD Tanpa Komisi Patuhi Aturan

MATARAM, DS – Perubahan aturan berupa terbitnya PP Nomor 12 tahun 2018 yang mengharuskan pembahasan anggaran hanya dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar), sehingga mengkebiri hak komisi-komisi di DPRD melakukan otak-atik penyusunan APBD selama ini, harus dipatuhi semua pihak.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah menegaskan, langkah pihaknya memulai pematuhan penyusunan APBD tanpa melibatkan lima komisi di DPRD setempat sudah dimulai pada pembahasan APBD NTB tahun 2020. Ia pun membantah anggapan beberapa anggota DPRD NTB yang menyebutkan pembahasan APBD tanpa melibatkan komisi-komisi merupakan keinginan pimpinan DPRD.

“Sekali lagi tidak benar kalau kita yang punya mau untuk mengolah dan mengotak-atik APBD di DPRD NTB. Tudingan itu perlu kita luruskan karena sejatinya yang kita lakukan adalah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan,” ujar Isvie menjawab wartawan, Kamis (12/9).

Menurut dia, pembahasan APBD yang dilakukan oleh Banggar dan TAPD pemprov merujuk jadwal Badan Musyawarah (Banmus) juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

“Enggak benar jika hanya DPRD NTB yang melakukan pembahasan kayak gitu. Semua DPRD di daerah lainnya juga sama kayak kita. Jadi, anggapan adanya mafia anggaran perlu diklarifikasi mafia kayak apa yang dimaksud itu,” tegas Isvie.

Sekretaris DPD Golkar NTB itu menyatakan, jika merujuk aturana yang baru. Tentunya, tupoksi komisi-komisi DPRD melakukan pembahasan APBD, justru berada di awal saat penyusunan KUA/PPAS bersama OPD mitra mereka masing-masing.

Sehingga, kata Isvie, jika sudah pengajuan KUA/PPAS oleh Gubernur, maka hal itu sudah menjadi kewenangan banggar. “Tak ada yang dikebiri fungsinya. Hanya saja ada perpindahan pembahasan dan mekanismenya. Yakni, komisi yang biasanya membahas secara detail saat usainya pengajuan draf KUA/PPAS pada lembaga DPRD. Kini, dibalik berada di awal penyusunan,” jelas dia.

“Tapi kalau komisi mau ngotot bahas, maka ruangnya kita kasih saat rapat konsultasi yang terjadwal pendek antara Banggar dan Banmus. Itupun syaratnya tidak bisa mengutak-atik anggaran yang sudah ada,” sambung Isvie.

Ia berharap, kendati ada alur pembahasan anggaran yang terpotong, pihaknya berharap para perwakilan komisi-komisi yang duduk di Banggar juga perlu mencermati dinamika yang terjadi saat pembahasan klinis bersama pihak eksekutif.

“Ini penting dilakukan agar pengawalan anggaran OPD mitra komisi tetap tidak berubah-ubah angkanya sesuai nominal yang sudah disepakati.

“Pembahasan anggaran terfokus di Banggar lebih pada upaya pembahasan APBD bisa berjalan fokus dan lebih cepat selesainya,” tandas Isvie Rupaedah. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Rachmat Ajak Tokoh Hindu Implementasikan Kebhinekaan Bangsa

MATARAM, DS – Anggota MPR RI H. Rachmat Hidayat menggelar Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: