Jumat , 6 Desember 2019
Home / Politik / Hj. Selly : Minim, Inovasi Kebijakan Pemda Lindungi Kesetaraan Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintahan
Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj.Putu Selly Andayani (kanan) saat bersama Ketua TPKK ProvinsiNTB Niken Saptarini Widyawati menjadi narasumber Talkshow Women's Charity Week2019

Hj. Selly : Minim, Inovasi Kebijakan Pemda Lindungi Kesetaraan Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintahan

MATARAM, DS – Peran dan fungsi perempuan di kancah perpolitikan di NTB diharapkan semakin diperkuat dan diperhatikan. Keterwakilan kaum ibu di partai politik, pemerintahan dan jabatan pemangku kebijakan lainnya, harus diperhitungkan.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani, mengatakan, penguatan peran dan kapasitas perempuan baik di parlemen maupun di pemerintahan harus didasarkan pada suatu sistem, bukan didasarkan pada pribadi atau perorangan.

Menurutnya, dalam konstitusi negara sudah diatur mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada perbedaan dimata hukum dan pemerintahan.

“Namun secara realita politik bagi perempuan di parlemen masih belum memenuhi kuota 30 persen yang diatur untuk alokasi perempuan,” ujar Selly saat menjadi narasumber pada acara Talkshow Women’s Charity Week 2019 bertajuk “Peran Perempuan dalam Ruang Demokrasi sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa” yang diselenggarakan oleh BEM UNRAM di Auditorium Yusuf Abu Bakar Universitas Mataram (UNRAM), Sabtu (16/11).

Kendati kehadiran perempuan di ruang politik dirasa semakin mendapat tempat — dengan kadang ada beberapa penolakan dari sebagian masyarakat — fakta di DPRD NTB justru hanya ada satu orang perempuan yang berhasil memeroleh kursi legislatif dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.

“Fakta ini menunjukkan bahwa masih sangat minimnya kepercayaan masyarakat NTB terhadap kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan terutama di lembaga legislatif atau DPRD,” tegasnya.

Selly mengatakan secara umum pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam bidang politik untuk membina masyarakat dan menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik.
Khusus di NTB, terlihat peran perempuan dalam dunia politik masih terjadi permasalahan yang cukup pelik. Apalagi, stigma yang masih menempel pada perempuan hingga saat ini tidak dapat dimungkiri. Sebagaian besar masyarakat NTB masih beranggapan bahwa perempuan tidak sepatutnya turut serta dalam ruang demokrasi publik untuk menyuarakan pendapatnya.

“Kondisi ini karena masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan adalah manusia nomor dua dan pandangannya kurang dapat diterima. Disinilah masalah itu muncul di NTB ditengah isu perempuan dan kesetaraan menjadi fokus dunia saat ini,” tegasnya.

Mantan Penjabat Wali Kota Mataram itu tidak menampik keseteraan gender tidaklah menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hanya saja, antara kaum laki-laki dan perempuan mempunyai peranan masing-masing untuk menegakkan dan menjaga ketahanan bangsa.

Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan berbagai stigma terhadap perempuan dengan membuka jalan bagi perempuan untuk masuk serta berperan aktif dalam ruang demokrasi sebagai pondasi ketahanan bangsa sangatdiperlukan mengingat sejatinya perempuan jika diberikan kesempatan akan dapat menjamin kualitas dari generasi penerus bangsa.

“Yang utama, perempuan akan bisa menjadi pelindung bagi kaum perempuan seluruhnya,” ucapnya. “Makanya, perempuan tak seharusnya menjadi objek permasalahan karena mereka bukanlah masalah. Sudah saatnya perempuan NTB bangkit dan melawan segala bentuk diskriminasi negatif, kekerasan, kelemahan, dan kebodohan untuk membangun NTB yang lebih maju, bahkan untuk bangsa Indonesia,” sambung Selly Andayani.

Pondasi Keluarga
Dalam kesempatan itu, Hajjah Selly menjelaskan keluarga merupakan pondasi bangsa sebagai tempat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus dasar untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Apalagi, pada tahun 2030-2045, Indonesia akan mengalamai bonus demografi, yaitu kondisi struktur penduduk usia kerja dan usia produktif jumlahnya melebihi struktur usia penduduk yang tidak bekerja dan tidak produktif.

“Bonus demografi akan menjadi kado istimewa bila sumber daya usia produktif (15-64 tahun) benar benar berkualitas dari aspek kompetensi maupun karakter. Disinilah peran keluarga sebagai pondasi bangsa itu sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, keluarga adalah wahana utama dalam memberikan pengasuhan kepada anak dan berperan penting untuk membangun karakter bangsa yang mulia. Keluarga memainkan posisi penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan delapan fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan.

Selain itu, keluarga juga merupakan suatu sistem pengasuhan dan pembelajaran manusia (humanizing) dengan memanfaatkan sumber daya dari lingkungannya yang kemudian diubah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga guna kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga.
“Jadi, semuanya itu bermula dari keluarga. Karena kita dituntut mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sehingga, anak-anak akan bisa membentuk karakternya,” kata dia.

Selly menuturkan, lantaran begitu besar peran keluarga khususnya orangtua dalam pembentukan karakter anak maka orangtua sepatutnya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata dia, pengasuhan anak yang sedari awal didalamnya terdapat proses merawat, memelihara, mengajarkan, membimbing anak untuk menjalani kehidupan yang baik. “Bagaimana membina tumbuh kembang anak, mengembangkan konsep diri anak, mengajarkan disiplin serta mengajarkan keterampilan perkembangan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal.
Nilai dasar dalam membangun karakter adalah respect pada diri sendiri, orang lain maupun kepada lingkungan. Karakter tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor biologis (keturunan) dan faktor lingkungan,” jelas dia.
Seminar juga menghadirkan Seminar juga menghadirkan Ketua TPKK Provinsi NTB Niken Saptarini Widyawati sebagai narasumber bersama Kadis Perdagangan NTB. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Desk Pilkada Bukti PDIP Kawal Kemenangan di Tiga Wilayah

MATARAM, DS – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB membentuk desk pilkada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: