Selasa , 31 Maret 2020
Home / Politik / Fraksi PDIP DPRD NTB Sebut APBD NTB 2020 Langgar Permendagri 33/2019
Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB H. Ruslan Turmudzi bersama para anggota Fraksi PDIP DPRD setempat menunjukkan dokumen APBD 2020 yang data-data angkanya tidak singkron

Fraksi PDIP DPRD NTB Sebut APBD NTB 2020 Langgar Permendagri 33/2019

MATARAM, DS – Fraksi PDIP DPRD NTB memastikan abstain alias tidak ikut serta dalam membahas APBD NTB 2020. Langkah itu dipicu tahapan dalam prosedur penyusunan APBD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tidak dijalankan dengan baik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, mengatakan dalam perjalanannya ada upaya badan musyawarah (Banmus) dipaksakan menetapkan waktu pembahasan APBD 2020. Padahal, saat itu tengah dalam pembahasan APBD Perubahan 2019. “Jika melihat sisi waktu, maka ada upaya pembahasan APBD 2020 ini tidak melihat optimalisasi pengkajian oleh fraksi-fraksi DPRD NTB,” ujarnya menjawab wartawan di ruang fraksi PDIP DPRD setempat, Rabu (21/8).

Menurut Ruslan, dengan diberikannya sejumlah dokumen pada fraksi di DPRD NTB sekitar pukul 12.00 Wita pada Rabu (21/8). Sementara, pembacaan laporan fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap nota keuangan APBD NTB dijadwalkan pada Rabu (21/8) malam sekitar pukul 20.00 Wita, maka para ahli sekelas profesor pun tidak akan mampu mengkaji dokumen KUA/PPAS APBD 2020, pengantar nota keuangan dan pidato penjelasan Gubernur yang cukup tebal itu dalam waktu singkat.

Meski demikian, kata Ruslan, dari sekilas dokumen APBD 2020 yang diterimanya terdapat berbagai perbedaan data yang tidak singkron antara nota keuangan Gubernur dan dokumen KUA/PPAS APBD 2020 dari sisi belanja langsung serta belanja hibah dan bansos.

“Ketidak singkronan data-data angka yang disuguhkan itu membuat kami perlu bersikap tidak akan melaporkan pemandangan fraksi dan tidak ikut bertanggung jawab pada pelaksanaan APBD NTB tahun 2020,” tegas Ruslan.

Di tempat sama, anggota Fraksi PDIP DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, mengemukakan sejak dokumen KUA/PPAS APBD NTB 2020, pihaknya sudah tidak mengikuti jalannya pembahasan APBD tersebut. Apalagi, dalam aturan pembahasan APBD yang terbaru tidak lagi memerankan fungsi komisi-komisi DPRD namun semuanya berada pada tangan Banggar DPRD.

“Karena ada pergesaran peran komisi diambil sepenuhnya oleh Banggar, maka harusnya waktu pembahasan fraksi bisa lebih lama diberikan. Sehingga tidak kayak sekarang ini, terlihat kita dipaksa mengkaji dokumen APBD 2020 dengan waktu hitungan hanya jam saja. Ini yang tidak bisa kami terima,” jelas Nuna menegaskan.

Ia menambahkan, terkait mepetnya waktu yang diberikan pada fraksi untuk melakukan pembahasan APBD 2020, maka pihaknya bersepakat tidak ikut serta dalam membahas APBD 2020.

“Ketimbang nanti ada persoalan hukum, maka kami lebih baik tidak bertanggung jawab terhadap jalannya APBD 2020 yang kami simpulkan terlihat amburadul sejak awal diajukan hingga saat ini,” tandas Nuna Abriadi. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Beredar Hoaks Virus Corona di NTB

MATARAM, DS – Pemprov NTB mendeteksi ada tiga jenis hoaks tentang virus Corona yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: