Jumat , 28 Februari 2020
Home / Politik / Fraksi Gerindra Desak Program Rumdis dan Pengadaan Mobnas Dewan NTB Dievaluasi
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto (kiri) saat bersama Wakil Ketua Fraksi Lalu Sudiartawan saat memberikan keterangan persnya

Fraksi Gerindra Desak Program Rumdis dan Pengadaan Mobnas Dewan NTB Dievaluasi

MATARAM, DS – Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB bersuara terkait polemik penganggaran program renovasi rumah dinas (Rumdis) atau rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi NTB mencapai Rp 4 miliar serta rencana pembelian empat mobil dinas (Mobnas) pimpinan DPRD NTB senilai Rp 2,6 miliar di tahun 2020 yang banyak disorot berbagai kalangan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan, pengadaan mobnas bagi empat pimpinan DPRD setempat tidak tepat. Pasalnya, masing-masing pimpinan DPRD NTB telah memiliki tiga unit mobnas, yakni jenis Toyota Inova, Camry dan Fortuner.

Dari sisi kelayakan pembeliannya, kata dia, sangat menciderai masyarakat NTB yang kini banyak dilanda musibah. Diantaranya, dampak bencana alam akibat cuaca ekstrim, yakni kerusakan sarana infrastruktur jalan dan jembatan, kekeringan hingga korban penggusuran.

“Sebaiknya, ditunda terlebih dahulu pengadaan mobnas itu. Sekali lagi, pembeliaanya saat ini enggak tepat,” tegasnya menjawab wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/1).

Sebagai mantan pimpinan DPRD KLU, Sudirsah mengingatkan para pimpinan DPRD hingga pihak Sekretariat DPRD NTB agar mempertimbangkan sejumlah aspek terkait program pembelian mobnas tersebut. Mengingat, ada perbedaan yang signifikan terkait perolehan mobnas bagi pimpinan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota jika acuannya adalah hak protokoler pimpinan DPRD.

“Saya dulu saat menjadi Wakil Ketua DPRD KLU hanya satu mobnas yang kita diberikan. Tapi, di DPRD NTB ada tiga unit mobil yang disiapkan untuk masing-masing pimpinan DPRD. Jadi, kelihatannya sangat mencolok sekali,” kata dia. “Sekali lagi, jika rusak satu misalnya, kan masih ada dua mobnas yang layak dipergunakan. Masak tiga mobnas yang ada itu dipakai bersama-sama, kan enggak pas secara etika kewibawaanya,” sambung Sudirsah.

Terkait rumdis atau rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi NTB yang bakal direnovasi mencapai Rp 4 miliar, menurut Sudirsah, hal tersebut terlihat fantastis. Sebab, jika merujuk perhitungan maka dana itu setara dengan pembangunan rumah mewah.

“Kalau antara Rp 1- Rp 1,2 miliar oke lah kami enggak persoalkan. Tapi, dengan dana segitu (Rp 4 miliar) bagian mana yang diperbaiki jika itu misalnya hanya sekadar untuk perbaikan plafon yang bocor dan saluran instalasi airnya. Marilah kita berfikir realistis dengan melihat kondisi daerah. Apalagi, kemampuan fiskal kita masih sangat rendah saat ini,” tandas Sudirsah.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Lalu Sudiartawan, menambahkan, pihaknya dalam posisi melihat kondisi daerah NTB. Untuk itu, sebaiknya perlu dilihat dari sisi efektifitas dan keefisienan dalam menganggarkan sebuah program.
“Kalau dua program itu efektif ya, silahkan. Tapi, jika memang kondisi daerah yang masih butuh banyak sentuhan anggaran bagi masyarakat, maka alangkah baiknya dipertimbangkan terkait penganggaran untuk mobnas empat pimpinan DPRD dan rumdis tersebut,” ucap Sudiartawan. RUL

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: