F-PDIP : Perolingan AKD Tak Sesuai Tata Tertib – Duta Selaparang
Kamis , 23 Mei 2019
Home / Politik / F-PDIP : Perolingan AKD Tak Sesuai Tata Tertib
Drs. Ruslan Turmudzi

F-PDIP : Perolingan AKD Tak Sesuai Tata Tertib

MATARAM, DS – Pembacaan perolingan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD) yang diusulkan fraksi-fraksi di DPRD dalam sidang paripurna DPRD NTB, memunculkan reaksi Fraksi PDIP NTB. Sebab, perolingan nama untuk pengisian komisi dan badan-badan itu dianggap tidak sesuai dengan Tata Tertib DPRD, yakni pasal 23 ayat 8.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudzi dalam interupsinya menegaskan, perolingan alat kelengkapan dewan yang diusulkan fraksi-fraksi jika merujuk aturan harus dilakukan dalam masa dua setengah tahun masa bhakti anggota DPRD sejak SK pelantikan anggota DPRD pada Oktober 2014 lalu.

“Kalau hitungan saya, kita masih ada periode enam bulan dari SK yang diterbitkan itu. Sehingga, perolingan ini jelas belum tepat jika dilakukan sekarang apalagi, rencananya pemilihan pimpinan alat kelengkapan dilakukan setalah paripurna ini,” tegasnya.

Ruslan mengaku, pihaknya akan kompak tidak akan mengikuti proses pemilihan alat kelengkapan dewan itu. “Untuk apa kita ikut, jika periode masa bhaktinya tidak sesuai SK pelantikan,” kata dia seraya meminta dilakukan penundaan.

Menjawab hal itu, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengaku, perolingan alat kelangkapan dewan sebagai syarat untuk melakukan pemilihan pimpinan komisi dan badan di DPRD, justru diperbolehkan dilakukan di awal sidang. Hal ini sesuai pula yang termaktib pada pasal 57 dan 58 di dalam tata tertib itu.

“Nanti teknisnya, SK itu tinggal kita berlakukan pada tanggal yang ditetapkan. Ini soal cara kita saja menyikapinya. Bagi saya, tidak ada pelanggaran apapun terhadap subtansi Tata Tertib,” ujarnya.

Lantaran hanya satu fraksi yang tidak sependapat setelah pimpinan mengembalikan ke semua anggota DPRD NTB maka pemilihan alat kelengkapan dewan pun berlangsung setelah sidang paripurna itu.
Menariknya, dua fraki diantaraya, Fraksi PDIP bersama fraksi gabungan (Fraksi Bintang Restorasi) sama sekali tidak memperoleh kursi apapun. Dimana, pimpinan Komisi I DPRD NTB dijabat H. Ali Ahmad (PAN) selaku Ketua, H. Rumaksi (Hanura) selaku Wakil Ketua dan Lalu Wirajaya selaku Sekretaris. Sementara, di Komisi II dijabat H. Hamja (Gerindra) selaku Ketua, H. Nasihudin Badri (Demokrat) selaku Wakil Ketua dan Yek Agil (PKS) selaku Sekretaris. Sedangkan di Komisi III dijabat Johan Rosihan (PKS) selaku Ketua, H. Munzihir (PPP) selaku Wakil ketua dan H. Humaidi (Golkar) selaku Sekretaris.

Berikutnya, di Komisi IV DPRD NTB tetap tak ada perubahan, yakni Ketua H. Wahidin HM. Noer (Golkar), Wakil Ketua H. Suharto (Hanura) dan Nurdin Ranggabarani MH (PPP). Selanjutnya, di Komisi V DPRD NTB dijabat Hj. Wartiah (PPP) selaku Ketua, HMNS. Kasdiono (Demokrat) selaku Wakil Ketua dan M. Hadi Sulthon (PAN) selaku Sekretaris. Sementara itu, di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di jabat H. Makmum (PKB) selaku Ketua dan M. Guntur Halba (Demokrat) selaku Wakil Ketua. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Imbau Warganya Tak Ikut Gerakan People Power

MATARAM, DS – Gubernur Zulkieflimansyah mengimbau masyarakat NTB tidak ikut dalam gerakan people power. Dia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: