Minggu , 22 September 2019
Home / Politik / DPRD NTB Bentuk Pansus Tatib, Mori Jabat Ketua Pansus
Mori Hanafi M.Comm

DPRD NTB Bentuk Pansus Tatib, Mori Jabat Ketua Pansus

MATARAM, DS – DPRD NTB akhirnya membentuk panitia khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) untuk masa kerja 2019-2024 pada sidang paripurna DPRD setempat di ruang sidang paripurna lantai III, kantor DPRD NTB di jalan Udayana, Kota Mataram, Rabu (11/9). Rapat penyusunan penetapan tim penyusun Tatib DPRD dipandu Ketua DPRD NTB Sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaedah.

Secara umum, rapat pementukan Pansus Tatib DPRD NTB berjalan lancar. Tidak ada interupsi berlebih dilancarkan para legislator. Apalagi, para anggota DPRD sepakat dengan bulat memilih politisi Gerindra Mori Hanafi M.Comm sebagai Ketua Pansus Tatib didampingi Muhammad Nasir dari PAN selaku sekretarisnya.

Ketua Pansus Tatib DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm menyatakan, jika merujuk hasil diskusinya dengan para anggota DPRD setempat, maka tidak ada perubahan krusial dan signifikan untuk membongkar tatib yang sudah ada.

“Hampir semua anggota DPRD NTB sepakat jika tatib DPRD harus mengacu pada aturan diatasnya meski ada beberapa point-point yang akan disesuaikan kedepannya,” ujarnya menjawab wartawan di sela-sela sidang paripurna DPRD NTB.

Terkait adanya usulan sebagian fraksi-fraksi DPRD yang menghendaki adanya staf ahli bagi setiap anggota DPRD NTB. Menurut Mori, hal tersebut sangat wajar. Sebab, jika merujuk intensitas kerja para anggota DPRD selama ini, maka kebutuhan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi keilmuwan di bidang anggaran dan pemahaman UU, dirasa sangat penting.

“Prinsipnya, semua usulan akan kita coba tampung. Salah satunya, permintaan satu orang anggota DPRD, satu tenaga ahli. Sepanjang tidak melanggar aturan, kami selaku pimpinan pansus akan mengusulkannya. Nanti, jika urusan evaluasi apakah diterima atau tidak, hal itu adalah ranah Kemendagri untuk melakukan penyesuainnya,” jelas Mori.

Ia menyatakan, kebutuhan tenaga ahli bagi para anggota DPRD juga banyak disuarakan oleh DPRD lainnya di Indonesia. Sikap ini dipicu adanya tenaga ahli yang dimiliki para anggota DPR RI yang memiliki lima sampai tujuh orang tenaga ahli.

“Kalau kebutuhan kita lebih pada menelaah persoalan. Sehingga, saat berpendapat ke publik dan media terkait isu-isu yang hangat dan strategis, maka para anggota DPRD itu memiliki bobot dalam menyampaikan pernyataanya,” kata Mori.

“Jadi, permintaan tenaga ahli per anggota DPRD beda dengan tenaga ahli di fraksi yang memang sudah ada,” sambung dia.

Terpisah, Ketua DPRD NTB Sementara Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH mengaku, jika merujuk kemampuan keuangan daerah, maka usulan penambahan tenaga ahli bagi sebanyak 65 anggota DPRD NTB dirasa sangat sulit diwujudkan.

“Kecuali, jika penambahan satu orang lagi tenaga ahli di fraksi menjadi dua orang, itu sangat mungkin. Tapi, kalau satu orang tenaga ahli per anggota DPRD, saya kok agak pesimistis akan bisa diwujudkan,” kata dia.

Menurut Isvie, dalam pemikirannya pada tatib DPRD NTB kali ini, yang perlu difikirkan. Yakni, adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan sebelum sidang paripurna DPRD serta kewajiban berpakaian adat bagi para anggota DPRD pada momen sidang paripurna tertentu.

Hal ini, kata Sekretaris DPD Golkar itu, merupakan upaya menambah rasa nasionalisme dan kepancasilaan seluruh anggota dewan. “Kalau pakaian adat tidak lain upaya kita menjaga kearifan lokal yang kita miliki di NTB. Apalagi, provinsi Bali melalui DPRD mereka, setiap paripurna malah mentradisikan menggunakan bahasa daerah serta berpakaian adat. Kalau di Bali bisa kenapa provinsi NTB tidak,” tandas Isvie Rupaedah. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Prioritaskan Kader Maju di Pilkada Serentak 2020, Demokrat Beri Najmul Keleluasaan di KLU

MATARAM, DS – Partai Demokrat akan mengutamakan mengusung kadernya dalam menyongsong kontestasi Pilkada Serentak tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: