Jumat , 28 Februari 2020
Home / Politik / DPRD Desak Pimpinan DPRD Teladani Sikap Gubernur Berani Batalkan Mobnas
Raihan Anwar

DPRD Desak Pimpinan DPRD Teladani Sikap Gubernur Berani Batalkan Mobnas

MATARAM, DS – Anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, mendesak pimpinan DPRD setempat meniru langkah Gubernur Zulkieflimansyah yang telah membatalkan rencana pengadaan mobil dinas (mobnas) jabatan yang diperuntukan bagi operasional jabatannya sebesar Rp1,22 miliar pada tahun anggaran 2020.

Menurut Politisi NasDem itu, pembelian empat mobil dinas senilai Rp2,6 miliar kali ini dirasa tidak tepat. Mengingat, permasalahan di NTB ini cukup komplek. Mulai masalah pembangunan yang belum merata, masalah kerusakan lingkungan di sejumlah kawasan hutan yang tidak kunjung menemukan solusi, bencana kemarau hingga menyebabkan kekeringan, pembangunan rumah korban gempa yang belum juga terselesaikan hingga permasalahan lainnya.

“Kami harap pimpinan DPRD NTB perlu meninjau ulang kebijakan pembelian empat mobil dinas itu. Sekali lagi, sikap kepekaan sosial itu atas kondisi warga NTB yang banyak mengalami musibah perlu difikirkan lebih cermat,” ujar Raihan menjawab wartawan, Senin (20/1).

Ia menegaskan, sikap Gubernur yang menolak pembelian mobil dinasnya harus menjadi acuan bagi lembaga DPRD. Pasalnya, meski sangat layak kepala daerah memperoleh hak protokolernya itu, ia dengan tegas menolak pembelian itu. Bahkan, Gubernur juga telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk memending rencana pengadaan mobil dinas untuk Asisten Setda setempat senilai Rp1,50 miliar pada tahun ini.

“Atas nama lembaga DPRD khususnya Komisi I saya mengatensi sikap pak Gubernur yang pro pada kondisi masyarakatnya. Sikap kayak gini, perlu ditiru oleh empat orang pimpinan DPRD NTB,” kata Raihan.

Terpisah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) juga meminta nggaran pembelian mobil operasional untuk pimpinan DPRD NTB senilai Rp 2,6 miliar agar dialihkan untuk kepentingan rakyat.
“FITRA NTB mendesak agar rencana pengadaan tersebut dibatalkan dan direalokasi untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta kelompok rentan, seperti tambahan anggaran tanggap darurat bencana alam,” ujar Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda menjawab wartawan.

Ia menilai, DPRD NTB tidak mempunyai kepekaan terhadap kondisi masyarakat NTB yang sedang mengalami musibah pasca-terjadinya gempa lalu. “Rencana pengadaan ini tidak menunjukkan sensitivitas terhadap tekanan persoalan masyarakat miskin di NTB yang bertambah pasca-bencana gempa serta naiknya biaya hidup,” tegas Ramli.

Menurut dia, rencana pengadaan mobil jabatan ini tidak hanya melanggar dari sisi moral etis. Selain itu, FITRA menilai DPRD telah melanggar prinsip perencanaan anggaran, karena tidak sinkron dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD NTB 2018-2023. Apalagi, direncanakan pembelian itu untuk membeli merek mobil yang sama dengan yang digunakan pimpinan DPRD periode sebelumnya yakni 1 unit Camry dan 3 unit Altis.
“Jadi, enggak etis dilanjutkan penganggarannya karena sudah menyalahi perencaan yang tidak singkron dengan renstra Sekretariat DPRD itu sendiri,” tandas Ramli.

Sebelumnya Komisi I DPRD NTB bidang Hukum, Pemerintahan dan Aparatur telah meminta pimpinan dan pemerintah untuk meninjau kembali rencana pembelian empat mobil dinas senilai Rp2,6 miliar tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membahas masalah ini bersama pimpinan

“Kita ingin pelayanan publik tetap harus diprioritaskan. Jangan kita membeli sesuatu yang esensinya tidak ada. Makanya setelah ini kita akan lihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seperti apa, karena ini dibahasnya tahun 2019 sebelum kita masuk ke DPRD,” ujar Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin beberapa hari lalu.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad membenarkan rencana pengadaan empat unit kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD NTB. Pengadaan itu akan dilakukan pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran yang sudah disediakan senilai Rp 2,6 miliar lebih.

Mahdi menyampaikan rencana pengadaan mobil dinas jabatan bagi empat pimpinan DPRD itu sendiri baru akan bisa dilaksanakan setelah empat mobil jabatan pimpinan dewan yang lama sudah dilelang dan dihapus dari aset Sekretariat DPRD NTB. “Pengadaan mobil dinas pimpinan dewan, baru bisa dilaksanakan setelah mobil lama dilelang dan dihapus dari aset Setwan. Sehingga untuk rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dewan yang baru, kemungkinannya akan dilakukan pada triwulan ke- II atau ke-III dari sekarang,” tambahnya.

Diketahui kendaraan dinas pimpinan dewan yang lama diadakan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014, dengan jenis atau merk mobil dinas Ketua DPRD NTB yakni Camry dan untuk tiga wakil Ketua bermerek Altis. Empat kendaraan dinas lama itu akan segera disusulkan ke BPKAD untuk dilelang. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: