Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Politik / Dewan Plesir ke Luar Negeri Keduk Rp 3,5 Miliar, Mahasiswa Duduki Kantor DPRD
Puluhan mahasiswa HMI Mataram saat menduduki ruangan paripurna DPRD NTB menolak kunker DPRD NTB ke Luar Negeri

Dewan Plesir ke Luar Negeri Keduk Rp 3,5 Miliar, Mahasiswa Duduki Kantor DPRD

MATARAM, DS – Perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri di akhir masa jabatan terus menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD NTB mengkritik sikap para anggota DPRD setempat yang dinilai tidak peka terhadap nasib pengungsi gempa Lombok yang masih tidur di tenda, meski gempa telah terjadi setahun lalu.

Puluhan mahasiswa itu menyoroti kunker sejumlah anggota DPRD ke benua Eropa dan Australia pada 3 Agustus lalu, yang menghabiskan 3,5 miliar APBD pada Selasa (6/8). Bahkan, HMI juga sempat merangsak masuk menduduki ruang sidang paripurna DPRD NTB yang berada dilantai tiga. Mereka berorasi di dalam sembari membentang spanduk penolakan.

Kordinator Lapangan (Korlap) Abdul Jamil, mengatakan plesir para anggota DPRD NTB tersebut telah melukai perasaan warga korban gempa Lombok dan Sumbawa. “Di media massa, kritik datang silih berganti dari berbagai elemen masyarakat. Namun tak digubris. Mereka berleha-leha di atas luka dan penderitaan rakyat,” ujar Jamil dalam orasinya.

Kabid PTKP HMI Mataram ini menyesalkan kualitas DPRD NTB yang dipilih rakyat dengan anggaran rakyat justru jadi penghisap uang rakyat.“Hadiah untuk rakyat, sebelum menutup pengabdian 30 September mendatang ialah menghamburkan uang rakyat,” kata Jamil menyindir.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan, dalam orasinya mengutarakan bahwa DPRD NTB melakukan kunker di saat perekonomian dan rumah-rumah warga lombok runtuh paskagempa, IPM NTB Rendah, Kemiskinan akut, krisis air terjadi di mana-mana, dan potensi kerusakan lingkungan di Sumbawa terbuka sangatlah lebar. “DPRD NTB anak haram demokrasi,” ujarnya.

Menurut Andi, nomeklatur kunker seyogyanya diubah. Penolakan rakyat harusnya diperhatikan secara seksama. Membatalkan kunker yang bukan hanya melukai perasaan rakyat, tapi juga menghisap uang rakyat. “DPRD NTB, menghina kepercayaan rakyat NTB,” tegasnya.

“Hari ini kita menduduki kantor DPRD, ke mana wajah perwakilan kita. Ini kematian demokrasi kita” ujar Andi. “Kembalikan uang rakyat Rp3,5 miliar yang dihambur-hamburkan ke luar negeri,” sambungnya. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Zul Dorong Pengerajin Lokal Tampilkan Beda dan Tambah Inovasi Disain Produk

MATARAM, DS – Sulitnya produk lokal bersaing dengan pasar luar negeri yang murah membuat para …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: