Jumat , 28 Februari 2020
Home / Politik / Bentuk Desk Pilkada, Komisi I Ingin Penyelenggara Pemilu Berprilaku Jujur
H. Najamudin Mustafa

Bentuk Desk Pilkada, Komisi I Ingin Penyelenggara Pemilu Berprilaku Jujur

MATARAM, DS – Komisi I DPRD NTB bidang Hukum, Pemerintahan dan Aparatur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2020. Direncanakan, kalangan DPRD setempat akan membentuk Desk Pilkada sebagai institusi penyeimbang terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil di tujuh kabupaten/kota di NTB.

Anggota Komisi I DPRD NTB, H. Najamudin Mustafa, mengatakan, inisiasi dibentuknya Desk Pilkada itu lantaran kinerja KPU dirasa belum optimal dalam mengawal jalannya proses demokrasi lima tahunan tersebut. Itu terbukti saat pihaknya memanggil jajaran KPU NTB dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa hari lalu, justru terlihat belum ada jaminan apapun yang diberikan pihak penyelenggara untuk dapat mengawasi praktik keterlibatan aparatur pada calon tertentu, khususnya petahana yang biasanya masive dilakukan.

“Di rapat itu saya katakan, saya ini adalah korban kekejaman dari KPU di Pilkada Lotim. Seharusnya enggak cocok saya kalah mengingat saya didukung ormas NU dan pasangan saya adalah petinggi ormas NW. Tapi anehnya, masyarakat yang datang nyoblos mengaku diarahkan oleh petugas pemilu untuk memilih calon tertentu. Saat itu, KPU NTB terdiam tidak bisa menjawabnya,” ujar Najamudin menjawab wartawan, Kamis (16/1).

Menurut politisi PAN itu, arti penting kehadiran desk pilkada bukan sebatas sebagai “pemadam kebakaran” atas munculnya berbagai persoalan yang merupakan efek dari adanya malpraktik pilkada. Namun pihaknya menghendaki agar semua komponen masyarakat juga ikut terlibat didalamnya.

“Kita ingin KPU itu bisa menjadi orang independen dan juri yang benar. Nanti desk Pilkada akan mengawal perekrutan PPS dan PPK di tujuh kabupaten/kota di NTB. Kami tidak ingin praktek kayak dulu, yakni PPS dan PPK yang direkrut ternyata sudah dikondisikan merupakan timses dari calon yang dikehendaki oleh KPU,” tegas Najamudin.

Ia menjelaskan masyarakat sudah memahami jika pelaksanaan Pilkada itu adalah sebenarnya adalah ajang memilih pemimpin yang memiliki banyak uang. Oleh karena itu, sedari awal pihaknya menekankan agar kinerja penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu harus benar-benar serius dan tidak main-main terkait bagaimana meredam stigma yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait politik uang tersebut.
“Kami komit ajang Pilkada itu harus jujur dan adil sehingga lahir pemimpin yang baik bagi daerahnya. Jadi, tugas KPU dan Bawaslu memang berat, makanya kita bantu kawal agar bagaimana sosialisasinya bisa diperbaiki. Minimal dengan DPRD ikut turun mengawasi kita bisa bersama-sama mencegah praktik kotor di Pilkada kali ini,” ucap Najamudin.

Terkait rencana e-rekap yang akan dilakukan pihak KPU dalam Pilkada kali ini. menurut Najamudin, apapun inovasi yang dilakukan pihak penyelanggara pemilu jika sistem rekrutmen PPS, PPK, tetap saja Pilkada itu akan tidak menghasilkan pemimpin yang baik dan bebas korupsi.

“Maka, perbaikan dari dalam diri KPU harus dilakukan. Termasuk Bawaslu dan jajarannya hingga ke level bawah. Kalau penyelenggaranya ikut bermain sudah pasti yang lahir adalah pemimpin yang koruptor. Makanya, kami tekenkan KPU itu independen dan jangan mau di intimidasi oleh penguasa,” tandas Najamudin.

Diketahui, tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kadiskop dan UKM NTB Daftar jadi Calon Bupati Loteng, Ketua Komisi I Semprit Gubernur agar Tegakkan Aturan

MATARAM, DS – Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemprov, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: