Senin , 18 November 2019
Home / Politik / Bakal Surati Mendagri dan KPK, Fraksi PDIP Sebut Pernyataan Asisten I Menyesatkan
Nyanyu Ernawati

Bakal Surati Mendagri dan KPK, Fraksi PDIP Sebut Pernyataan Asisten I Menyesatkan

MATARAM, DS – Pernyataan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang menyebutkan urgensi pembangunan tiga mega proyek senilai Rp 200 miliar yang direncanakan Pemkot setempat melalui sistem kontrak tahun jamak atau multi years, dinilai tidak jelas dan menyesatkan publik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati, mengatakan pihak eksekutif (Pemkot Mataram) terlihat tidak memahami substansi dari proses penyusunan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, khususnya pada klausul Rancangan KUA/PPAS tahun 2020. Pasalnya, sebuah program dipaksakan dianggarkan di APBD, sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan utamanya, yakni perubahan pada Perda RPJMD Nomor 13 tahun 2019 tidak diatur spesifik terkait proyek-proyek tersebut.

“Kalau kita mengganggarkan sesuatu yang tidak ada cantolannya, kemudian bagaimana bisa disetujui dan disepakati pembangunannya. Tolong pak Asisten kalau ngomong pahami substansi aturan yang jelas, jangan seolah-olah menyesatkan masyarakat dengan pernyataannya itu,” ujar Nyanyu menjawab wartawan, Minggu (10/11).

Klaim eksekutif yang disampaikan pada rapat banggar — merujuk pada hasil BPKP dan Mendagri sebagai legal opinion terkait pembangunan tiga mega proyek tersebut — hingga kini tidak pernah disampaikan pada DPRD.

Oleh karena itu, kata Nyanyu, sangat aneh manakala rancangan KUA dan PPAS bisa disepakati. Sementara, dokumen RKPD tahun 2020 sebagai pedoman pembahasan rancangan KUA/PPAS belum diundangkan.

“Ini sama saja illegal dan tidak sesuai dengan prinsip, serta asas penyusunan APBD tahun anggaran 2020 yang mengharuskan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019,” tegasnya.

Nyanyu menjelaskan, sikap minderheit nota fraksinya pada sidang paripurna beberapa hari lalu terkait pengesahan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2020 di DPRD Kota Mataram, dipastikan akan berlanjut ke Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur NTB.

“Tak hanya itu, karena banyak keganjilan pada draf KUA/PPAS yang bertentangan dengan turan penyusunan dan kesepakatan yang sudah ada. Maka, wajarlah, jika kami akan mengirimkan surat ke KPK agar bisa turun ke Mataram untuk menyelidikan dokumen KUA/PPAS APBD Mataram 2020 yang cacat hukum dan prosedural serta banyak kongkalikong didalamnya,” tandas Nyanyu Ernawati.

Sebelumnya, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, saat menerima hearing belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi Kantor Wali Kota Mataram pada Kamis (7/11) lalu, mengatakan dari tiga megaproyek yang disebutkan itu hanya satu yang dinilai memenuhi syarat sesuai aturan yang ada dan mendapat persetujuan dari kalangan DPRD. “Dari tiga megaproyek yang direncanakan itu hanya pembangunan kantor wali kota yang memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan dan terakomodasi dalam KUA PPAS,” ungkapnya.

Sementara untuk gedung paripurna dewan dan ruang rawat inap RSUD Kota Mataram ditunda karena belum memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut adalah, pembuatan DED (detail engineering design), dan analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Kata dia, rencana pembangunan kantor wali kota sudah lengkap sehingga disetujui dengan catatan, yakni harus sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku. Pembangunan harus dikawal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan mendapatkan jawaban rekomendasi dari BPKP.

“Pembangunan kantor wali kota ini dibangun dengan menggunakan anggaran dengan sistem kontrak tahun jamak atau ‘multi years’ agar pengerjaan bisa lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, Martawang menjelaskan alasan pemerintah kota membangun kantor wali kota baru di Lingkar Selatan antara lain guna mengembangkan dan meratakan pembangunan di Kota Mataram, sehingga keramaian tidak terjadi di pusat kota saja.
Selain itu, bangunan kantor wali kota saat ini sudah kurang represetatif baik dari sisi luas dan lokasi sebab bangunan itu dirancang untuk ditempati sekitar 20 tahun dengan kapasitas 200 orang. Tetapi kondisinya saat ini, bangunan tersebut sudah ditempati lebih dari 25 tahun oleh hampir 500 orang.

“Belum lagi, pada tahun 2018 gedung kantor wali kota terkena dampak gempa bumi, yang menjadi satu indikasi agar dilakukan pengurangan terhadap kapasitas yang ada agar bisa ditempati lebih aman dan nyaman,” katanya.

Terkait dengan pemotongan anggaran, Martawang mengatakan untuk melaksanakan program prioritas tahun 2020 dilakukan pemotongan anggaran tetapi terhadap belanja pegawai. “Terhadap belanja untuk kepentingan masyarakat, dari awal sudah ditekankan untuk tidak dilakukan pemotongan,” tandas Martawang. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Bakal Calon Wali Kota HRF Ajak Masyarakat Mataram Siap Hadapi Perdagangan Bebas 2020

MATARAM, DS – Negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menargetkan Asia Pasifik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: