Senin , 22 April 2019
Home / Politik / Bagi Disabilitas, Pemilu 2019 Ribet
Fitri Nugrahaningrum

Bagi Disabilitas, Pemilu 2019 Ribet

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, menyatakan semua tempat pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April 2019, harus ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara itu,difabel menilai pemilu kali ini ribet.

“Bukan TPS (khusus) difabel, melainkan semua TPS itu harus ramah difabel, dan ketentuan-ketentuan ramah difabel itu akan dijelaskan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara,” ujar Ketua KPU NTB Suhardi Soud menjawab wartawan, Rabu (10/4).

KPU tidak menyebut secara detail TPS ramah penyandang difabel itu. Namun, sesuai dengan ketentuan, TPS tersebut terdapat jalan seperti turunan dengan pegangan di sisi maupun lebar pintu yang bisa untuk masuk pemilih dengan kursi roda.

“Termasuk adanya alat bantu tunanetra atau template dan juga petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang siap mendampingi pemilih apabila diminta untuk mendampingi. Jadi, itu yang dinamakan TPS ramah disabilitas,” kata Suhardi.

Terkait Ketiadaan template atau alat bantu braille untuk jenis surat suara DPR RI, DPRD Provinsi NTB, dan DPRD Kabupaten atau kota di NTB. Menurut Suhardi, template surat suara hanya diberikan pada surat suara pilres dan DPD. Hal itu merupakan keputusan dari KPU RI.

“Sesuai aturan (hanya surat suara) pilpres dan DPD yang ada template untuk surat suara. Legislatif tidak disediakan. Di TPS bisa didampingi juga oleh petugas,” ucapnya.

Terpisah, Komisioner KPUD NTB, Agus Hilman, menilai ketiadaan template bagi surat suara DPR dan DPRD tak lepas dari tingkat kesulitan lantaran jumlah peserta yang terlalu banyak.

“Karena tingkat kesulitannya luar biasa, kita coba koordinasikan ke tim teknis untuk masalah itu seperti apa perkembangannya. Sementara memang yang terfasilitasi hanya ini pilpres dan DPD,” kata dia seraya menambahkan KPUD NTB juga akan melakukan sosialisasi dan simulasi dengan menggandeng organisasi atau lembaga penyandang disabilitas terkait tata cara pencoblosan.

Pemilu Ribet

Sementara itu, Ketua DPD Pertuni NTB, Fitri Nugrahaningrum, menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak  sangat ribet dan menyulitkan para penyandang disabilitas netra. Menurut dia, surat suara braille hanya untuk pilpres dan DPD RI. Itu pun dia katakan belum maksimal.

“Template pilpres dan DPD itu saja ribet, karena ada 27 caleg DPD di NTB tentu templatenya banyak namun kecil-kecil, tidak bisa keraba secara maksimal, itu memang kami keluhkan,” ujar Fitri menjawab wartawan, beberapa hari lalu.

Ia mengakui keberadaan tenaga pendamping yang disediakan pihak KPUD juga dikhawatirkan para penyandang disabilitas netra. Sebab, kerap disalahgunakan.

“Biasanya kalau sudah begitu, tidak bisa mandiri, teman-teman golput karena mereka sudah tidak percaya lagi sama pendamping karena yang sering terjadi di Lombok ternyata pendamping mencoblos tidak sesuai yang diperintahkan,” jelas Fitri.

Umumnya para tenaga pendamping yang mendampingi penyandang disabilitas netra kerap menuai masalah dan jauh dari asas luber jurdil. Kondisi penyalahgunaan ini terjadi pada saat pilkada NTB tahun lalu.

Oleh karena itu, kata Fitri, mengantisipasi dan menghindari banyaknya golput, DPD Pertuni NTB secara mandiri membuat simulasi template untuk pileg DPR RI, DPRD NTB, dan DPRD kabupaten/kota yang disosialisasikan kepada penyandang disabilitas netra.

Dalam template yang dibuat mandiri, lanjut dia,  pihaknya memberikan simulasi tentang tata letak partai politik yang ikut dalam kontestasi. Hal ini adalah upaya minimalisasi agar para penyandang disabilitas netra tahu letak posisi parpol. Sementara untuk daftar caleg, tidak disosialisasikan karena jumlahnya yang terlalu banyak.

“Kami antisipasi dengan membuat template braille untuk DPR dan DPRD.  Kalau caleg sulit juga saking banyaknya, jadi ke partai saja. Jadi mereka harus coblos sendiri,” ucap Fitri.

Ia menututkan, simulasi template secara mandiri merupakan bentuk upaya DPD Pertuni NTB dalam mengajak penyandang disabilitas netra untuk menggunakan hak pilihnya lantaran sampai saat ini belum ada sosialiasi yang maksimal dari KPUD.

“Sampai sekarang KPUD NTB tidak berikan sosialiasi, yang sudah (sosialiasi) itu KPUD Lombok Utara, Lombok Barat, dan Mataram, itu juga tidak siapkan (template) hanya sekadar sosialiasi saja, tidak ada kesungguhan,” jelasnya

Fitri mengatakan DPD Pertuni NTB selalu mendorong KPUD NTB dan kabupaten/kota di NTB untuk meningkatkan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses pemilu. Fitri mengatakan jumlah penyandang disabilitas netra di NTB mencapai 450 orang.  RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

KPU Ajak Masyarakat Pantau Situng

MATARAM, DS- Masyarakat NTB telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 pada Rabu (17/4) lalu. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *