Senin , 31 Desember 2018
Home / Politik / APBD NTB ‘Berantakan’, Rachmat : Gubernur Harus Evaluasi TAPD Pemprov 
H. Rachmat Hidayat (kiri) saat bersama Gubernur Zulkieflimansyah dan Kepala Bappeda NTB, beberapa waktu lalu

APBD NTB ‘Berantakan’, Rachmat : Gubernur Harus Evaluasi TAPD Pemprov 

MATARAM, DS – Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat angkat bicara terkait proyeksi pendapatan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB dalam APBD tahun 2018 yang terpantau jelang pergantian tahun justru belum mencapai target seperti yang diharapkan.

Akibatnya, sejumlah belanja Pemprov yang tersebar dan sudah dikerjakan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) terancam tidak bisa dibayarkan. Salah satunya, pada proyek besar yang memberikan manfaat pada masyarakat yang bersumber dari program percepatan tahun jamak mencapai Rp 77 miliar.

“Jujur, sebagai mantan pimpinan DPRD NTB yang lama, saya bersedih melihat kondisi postur keuangan di APBD NTB yang berantakan saat ini,” ujar Rachmat menjawab wartawan, Sabtu (29/12).

Anggota DPR RI dapil NTB itu mengatakan, seharusnya jika ingin sejumlah program unggulan yang menjadi perioritas gubernur dan wakil gubernur NTB yang baru itu bisa terwujud, seyogyanya ditopang oleh postur APBD yang bagus dan sehat, yakni baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya.

Oleh karena itu, Rachmat mengkhawatirkan pencapaian program 100 hari gubernur dan wakil gubernur NTB yang memiliki jargon Gemilang akan tidak terwujud saat ini. “Bagaimana tercapai, APBD nya saja kacau kayak sekarang. Yang ada malah, program gelap gulita bukan lagi NTB Gemilang,” tegas Rachmat.

Ia menyayangkan pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Supran yang menyebutkan proyeksi pendapatan Pemprov NTB sesuai yang ditetapkan dalam perda APBD murni dan perubahan tahun 2018 akan sulit terwujud. Sebabnya, hingga Rabu (26/12) lalu, setoran dana sisa sebagai hak daerah dari PT Daerah Maju Bersaing mencapai Rp 86 miliar dari total Rp 178 miliar, justru belum masuk ke kas daerah.

Saat ini, kata Supran, manajemen DMB baru menyerahkan dana senilai Rp 92 miliar.  “Bagi saya pernyataan seorang Kepala BPKAD NTB itu lucu bin aneh. Karena lazimnya, sebuah perencanaan anggaran itu harus terukur dan terprogram dengan baik dan sistemasti. Sehingga, sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah bisa terkakulasi, serta dipastikan di awal penyusunan dan pembahasannya. Jadi, bukan kayak sekarang, sudah di penghujang anggaran mau closing baru dia buka soal adanya kendala keuangan itu,” jelas Rachmat kesal.

Lanjut Rachmat, jika tidak ditopang oleh adanya pengelolaan keuangan yang baik, mustahil program itu akan berjalan efektif dan baik kedepannya. Oleh karenanya, ia prihatin manakala praktik dana-dana transfer bagi kabupaten/kota jelas yang selama ini sudah tertata dengan baik sejak era pemerintahan sebelumnya akan juga terdampak akibat proyeksi pendapatan provinsi yang tidak mencapai target saat ini.

“Aneh, barang yang sudah bagus, tapi kok dirusak di masa-masa pemerintahan gubernur baru. Wajarlah, kalau saya kasihan pada gubernur yang baru. Padahal, sebenaranya ada potensi pengelolaan aset daerah yang bisa dimaksimalkan. Diantaranya, sewa menyewa dan penjualan asetnya berupa tanah, sawah dan bangunan perumahan, termasuk investasi daerah.  Pertanyaan selanjutnya, dikemanakan sumber-sumber pengelolaan aset daerah itu. Ingat lho, jika itu bisa dimaksimalkan maka akan bisa menutupi lubang bobroknya pendapatan daerah itu,” ungkap Rachman membeberkan.

Menurut dia, jika APBD NTB terus hanya mengharapkan adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat, terus kemana pengelolaan dan manegerial daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) pemprov NTB terkait peningkatan potensi sumber pendapatan daerah itu.

“Wajarlah, kita menduga adanya praktik  ketidaktransparanan pada pengelolaan potensi PAD. Karena, selalu yang diharapkan oleh NTB adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, kok noak banget daerah ini ya. Selanjutnya, kita mau minjam kemana untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah itu,” ucap Rachmat berkelakar.

Oleh karena itu, ia mendesak Gubernur Zulkieflimansyah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD Pemprov NTB menyusul buruknya pengelolaan keuangan daerah itu.  Apalagi, semua kegiatan di OPD terancam tidak bisa terbayarkan. Padahal, kegiatan itu sudah lama dituntaskan untuk menopang program gubernur dan wagub yang baru.

“Sekali lagi, saya sedih, kok bisa NTB ini, ambruk dan amburadul kayak sekarang dari sisi pengelolaan keuangannya. Wajarlah, solusi yang harus berani pak gubernur dan ibu wagub lakukan adalah mengevaluasi jajaran TAPD, sehingga target penerimaan daerah, termasuk pemanfatan potensi PAD bisa berjalan baik kedepannya,” tandas Rachmat Hidayat. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

TGB Sayangkan Penceramah Umbar Kebencian karena Politik

MATARAM, DS – Mantan Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *