Berbagi Berita Merangkai Cerita

Polemik Nama Bandara, DPR Sarankan Pemprov dan Pemkab Loteng Gelar Dialog Bareng Masyarakat

0 9

MATARAM, DS – Polemik terkait perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) yang kini terus mencuat, menuai reaksi Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Politisi PKS asal dapil NTB-2 (Pulau Lombok itu) meminta kedua kelompok yang kini berseteru, baik massa pro perubahan nama dan kontra agar bisa bertemu secepatnya.

Menurut Suryadi, dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 tahun 2018, tugas Pemerintah Pusat itu sudah selesai. Oleh karena itu, diperlukan kearifan kedua belah pihak untuk sama-sama duduk satu meja untuk mencari solusi terbaiknya.

“Hanya satu cara, kedua belah pihak bertemu. Karena hingga kini, akibat konflik yang terjadi itu telah berdampak PT AP tidak bisa mengeksekusi keputusan itu. Ini karena mereka masih mempertimbangkan faktor masyarakat setempat yang masih menolak perubahan nama bandara itu,” ujar Suryadi menjawab wartawan di salah satu lesehan di Kota Mataram, Senin (27/1).

Ia menyayangkan, sikap adu kekuatan yang kini terjadi antar kedua kubu telah membuat energi pembangunan di NTB terkuras tidak ada artinya. Padahal, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti pemda NTB.

“Apa sih untungnya kita saling gontok-gontokan itu. Ingat, jika konflik terus terjadi, bagaimana kita bisa maju melanjutkan pembangunan kedepannya. Jadi, marilah kita saling mendukung antar satu kelompok dengan kelompok lainnya demi masyarakat NTB,” tegas Suryadi.

Menurut dia, jika merujuk historis, BIL di Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan relokasi dari bandara sebelumnya yakni, bandara Selaparang di Kota Mataram. Suryadi menduga, tidak tuntasnya perubahan nama bandara hingga kini lantaran ada komunikasi yang belum tuntas antar kelompok masyarakat. Apalagi, kini juga mulai muncul di tiket pesawat yang mencantumkan nama Bizam.

“Jadi, memang ada faktor psikologi dan komunikasi yang belum tuntas. Disini, kami minta Pemprov NTB dan Pemkab Loteng perlu memasilitas pertemuan warganya mengingat ini bukan soal masalah administrasi semata namun ada historis panjang yang belum terselesaikan sejak pembangunan hingga saat ini,” jelas Suryadi seraya menjelaska, secara aturan, kewenangan untuk mengelola bandara itu ada ditangan PT Angkasa Pura (AP) I BIL. Oleh karena, adanya surat Gubernur dan DPRD setempat lebih pada bersifat legitimasi dan bukan persyaratan utama.

“Eksekusi itu ada di PT AP, yakni tinggal dia mau enggak ganti plang dan bersurat ke maskapai terkait perubahan nama bandara ini. Jika PT AP belum melakukannya, artinya, memang ada persoalan. Itu yang perlu dicari solusi bersama-sama dan jangan sampai ada yang memaksakan kehendaknya masing-masing,” tandas Suryadi Jaya Purnama. RUL.

Leave A Reply