Berbagi Berita Merangkai Cerita

Polemik Deviden PT. DMB Dewan Ragukan Janji Gubernur NTB

0 8

MATARAM, DS – Janji Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul yang menyebutkan manajemen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) berkomitmen membayarkan kewajiban piutang dividen mencapai Rp 234 miliar atau setara dengan USD 18 juta secara bertahap mulai akhir Juni tahun ini, terus ditunggu oleh semua kalangan. Salah satunya DPRD NTB.

Komisi III DPRD NTB bidang Keuangan dan Perbankan tak akan langsung mempercayai pernyataan orang nomor satu di NTB sebelum direalisasikan dalam bentuk rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Kalau masih belum ada kejelasan RUPS oleh pemegang saham, kami masih anggap pernyataan Pak Gubernur itu hanya spekulasi saja,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan ST menjawab wartawan, Selasa (20/6).

Menurutnya, deviden dari PT. DMB masuk pada pos pendapatan daerah. Yakni, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Hal ini menyusul, DMB merupakan satu dari sejumlah BUMD yang dimiliki oleh pemprov NTB. Sehingga, mekanismenya tetap sama dengan BUMD lainnya. Diantaranya, PT. Bank NTB, dan PT. GNE.

“Kalau hanya omongan tapi belum ada RUPS. Maka, itu pendapat pribadi. Sekali lagi, dalam APBD Perubahan, seprti saat ini. Maka, data yang diberikan harus sudah angka fiks dan pasti jika itu merupakan pendapatan maupun silpa. Kecuali APBD murni, maka biasanya berisikan asumsi-asumsi,” ujar Johan.

Ia mengaku, jika ada kebenaran pembayaran deviden itu, maka sebaiknya uang yang masuk dipergunakan untuk membayar hutang APBD senilai Rp 84 miliar. Hal ini penting agar tidak menjadi beban APBD. “Jika memang ada masuk, maka uang DMB jangan di apa-apakan dulu,” kata Johan.

Dalam kesemapatan itu, Politisi PKS itu juga mengingatkan, agar Gubernur tidak pula berpangku tangan terkait ketidakjelasan Rp 700 miliar dana pembayaran saham milik pemprov NTB di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dibeli taipan Arifin Panigoro.

Apalagi, hingga kini, pembayaran saham itu masih jadi misteri, kendati sudah ada informasi telah ada pembayaran masuk rekening PT Daerah Maju Bersaing (DMB) senilai Rp 300 miliar.
Menurutnya, PT DMB adalah entitas bisnis yang mewakili pemprov NTB, pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam hal kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. ”Sangat wajar, kita desak Pak gubernur sebagai pemilik otoritas harus mengambil alih kewenangan ini,” tegas Johan.

Ia menambahkan, persoalan masih simpang siurnya kejelasan penjualan saham dan masuknya deviden dari PT DMB saat ini, tidak bisa hanya dilepaskan kepada Direkur PT DMB Andy Hadianto seorang. Sebab, pada kenyataanya sudah bertahun-tahun persoalan penjualan saham ini masih menjadi misteri. Padahal, harusnya dana penjualan saham itu sudah masuk di APBD NTB 2016.

Oleh karenanya, Gubernur diminta, tidak perlu ragu untuk mengambil alih kewenangan itu. Sebab, perjanjian sudah ada. Dasar untuk menagih juga sudah ada. Sehingga cukup alasan bagi Gubernur untuk mengambil alih. Bahkan bila Andy Handianto dianggap tidak mampu lagi, maka direktur PT DMB tersebut perlu untuk disegarkan.

”Kalau tidak mampu, ganti. Tapi sebelum itu, PT DMB wajib menyampaikan secara terbuka, berapa sebenarnya harga pasti penjualan saham dan kapan uang tersebut akan masuk kas daerah. Ini agar tidak terus-menerus dijadwalkan ulang masuk struktur APBD,” jelas Johan.

Sementara itu terkait ketidakjelasan pembayaran dividen dan pembayaran hasil penjualan saham PT DMB tersebut, pemkab Sumbawa Barat (KSB) tidak ambil pusing. Meski memiliki hak 40 persen atas saham di DMB, tapi Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin tidak terbebani karena mereka tidak memasukkan pendapatan dari hasil penjualan saham itu ke dalam APBD KSB tahun ini.

Hanya saja, karena proses transaksi ada di tingkat provinsi, maka sebaiknya kata Fud, Pemprov NTB melalui gubernur atau DPRD NTB melakukan upaya-upaya negosiasi untuk mempercepat realisasi pembayaran. Daerah juga membutuhkan kepastian kapan akan dibayar. ”Kalau dibagi pasti akan dibagi. Tapi masalahnya kapan?” katanya.

Fud berharap, paling tidak tahun ini pelunasan piutang dividen dan pembayaran saham. Sebab, mereka juga harus punya strategi ke depan untuk menjaga aset dan mengatur ritme keuangan daerah. Meskipun tahun ini kondisi keuangan KSB masih bagus, sehingga tidak terlalu mendesak. Hanya saja perlu diantisipasi ke depannya.

”Bukan tidak butuh, tapi masih ada anggaran, dana ini harus habis dulu,” katanya.

Ia yakin Pemprov NTB sebagai komandan dalam masalah ini bisa menyelesaikan. Bahkan bila perlu pemda KSB dan Kabupaten Sumbawa bisa diundang untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu penting sekaligus untuk membahas apakah PT DMB tetap dipertahankan atau dibubarkan, investasi apa lagi yang akan dilakukan dengan DMB. Namun menurutnya, sudah saatnya mengurus rumah tangga masing-masing.

”Sekali lagi, apa yang dilakukan DMB hari ini tidak terlalu signifikan,” tandas Fud Syaifuddin. fahrul

Leave A Reply