Berbagi Berita Merangkai Cerita

Plesir Pimpinan Dewan ke Jerman Pakai Dana Dinas Pariwisata

0 10

MATARAM, DS – Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm mengatakan kepergiannya selama lima hari pada 8-12 Maret 2017 guna mendampingi Dinas Pariwisata, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ke pameran pariwisata dunia bertajuk ITB Berlin, Jerman, telah melalui persetujuan resmi Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi serta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga, jika merujuk persyaratan, maka telah memenuhi aturan. “Jadi, secara administrasi tidak ada masalah apapun, ngapain dipolemikkan,” tegas Mori menjawab wartawan melalui pesan Whatsapp, Jumat (17/3).

Politisi Gerindra itu menegaskan, kepergiannya bersama Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda MH dan pimpinan Komisi II bidang Perekonomian DPRD NTB ke luar negeri tidak menggunakan dana hibah dari BPPD NTB.

Sedangkan, Ketua BPPD H. Afan Ahmad, MSi yang ikut dalam kunjungan tersebut, justru menggunakan dana dari BPPD sendiri. “Kalau keberangkatan kami dibiayai dari anggaran Dinas Pariwisata yang tercantum jelas di nomenklatur SKPD yang bersangkutan pada APBD 2017 ini,” ujar Mori.

Ia mengatakan, program kerja ke luar negeri itu dibahas langsung pihaknya dalam rapat klinis dengan Dinas Pariwisata saat pembahasan APBD lalu. Menurutnya, saat itu, SKPD terkait memaparkan akan ada rencana kunjungan dalam rangka promosi pariwisata Indonesia, khususnya NTB ke Jerman.

“Sekali lagi, ini bukan program dadakan, semuanya sudah teragenda lama. Yang pastinya, kalau ke ITB Berlin memang betul telah terencana mengikuti kegiatan promosi pariwisata terbesar atau yang lebih dikenal dengan ITB Berlin,” tandas Mori Hanafi.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim mengatakan, kepergian pimpinan dan para anggota Komisi II bidang Perekonomian DPRD NTB ke luar negeri dalam rangka mendampingi Dinas Pariwisata, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ke pameran pariwisata dunia bertajuk ITB Berlin, Jerman yang kini berpolemik. Dipastikan, diperbolehkan jika BPPD telah mencantumkannya dalam perencanaan rencana anggaran biaya (RAB).

Meski demikian, Inspektorat belum pada taraf kesimpulan terkait kepergian lima hari pada 8-12 Maret 2017 apakah masuk pada katagori pelanggaran atau tidak. fahrul

Leave A Reply