Berbagi Berita Merangkai Cerita

PKSI Data 56 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemda KLU akan Gratiskan Biaya Visum

18

KLU,DS-Pemda Kabupaten Lombok Utara akan menggratiskan biaya visum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejak Januari hingga Juli 2020 ditemukan sebanyak 56 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pertemuan Tim Teknis Kesekretariatan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSAI) yang diikuti lembaga layanan seperti DPMPD, Bappeda, Disdukcapil, Dikbud, Disos, Bagian Hukum dan Kesra Pemkab KLU, Senin (3/7), mengemuka bahwa selama ini biaya visum di rumah sakit jumlahnya bervariasi.

Pada pertemuan yang dipimpin Kabid Sosbud Bappeda KLU, Putu Heri, mengemuka pula upaya mencari jalan keluar agar biaya visum tidak berubah ubah antara Rp 300.000 hingga Rp 350.000. Oleh karena itulah penanganan akan diintegrasikan melibatkan berbagai pihak yang tergabung dalam PKSAI KLU agar prosedurnya pelayanan lebih efisien.

“Akan diupayakan dengan mengintegrasikan dengan Perda tentang Retribusi Daerah,” kata Tim Supporting Program PKSAI KLU, Mahsan, SH.  Langkah ini selain mempermudah pelayanan dalam soal visum kekerasan perempuan dan anak, juga bisa mengatasi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan korban bersangkutan seperti masalah hukum dan psikososial mengingat satu kasus yang menimpa korban tidak berdiri sendiri.

“Kasus-kasus yang ditangani itu bisa saja berkorelasi dengan masalah adminduk yang penanganannya melibatkan Disdukcapil. Karena itu Bappeda menantang untuk program pelayanan ini sehingga banyak kasus yang bisa diselesaikan,” urai Mahsan seraya menambahkan, setelah mengalami berbagai tahap sosialisasi terkait PKSAI, institusi yang terlibat sudah mulai memahami sistem yang dibangun untuk kesejahteraan anak-anak di KLU.

Menurutnya, PKSAI sudah mulai intensif melakukan komunikasi melalui  WA Grup yang ada untuk merespon segala persoalan secara cepat dan tuntas serta memaksimalkan kerja yang dilaksanakan.  Salah satu yang dibahas yakni Revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan mengakomodir tentang P4AI untuk mempertegas mekanisme kerja yang terintegrasi dan sistem bekerlanjutan.

Belum Capai Target

Mahsan mengakui target dasar dalam tahun ini di KLU adalah melayani setidaknya  500 kasus yang menimpa anak di berbagai sektor, baik sosial, pendidikan maupun kesehatan. Hanya saja, karena terjadinya pandemi Covid 19, langkah itu terkendala. Sebutlah dalam pemenuhan dokumen bagi anak-anak seperti KIA dan kasus stunting yang masih belum bisa berjalan.

Namun, lanjut dia, sedang disusun peta sasaran terkait penanganan anak rentan di masing-masing lembaga layanan guna mempercepat penyelesaian kasus. Program ini, kata dia, sedang dalam proses penyusunan untuk menyesuaikan program kerja dan intervensi yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja (RKA) dan diakomodir Bappeda.

“Selama ini terkesan kasus yang muncul saja yang terlayani, tetapi bagaimana kasus lain seperti disabilitas agar terakomodir juga,” katanya. Sebagai sebuah sistem, PKSAI akan mempermudah kerja masing-masing instiusi.

Ia mencotontohkan ketika seorang anak hendak kawin usia dini berhasil dibelas, bagaimana proses penanganannya selanjutnya berkenaan dengan hak-hak mereka seperti pendidikan. Di sinilah peran-peran sektor diperlukan untuk ikut terlibat bersama-sama.  “Jadi mereka berbuat apa sesuai tupoksi masing-masing,” papar Mahsan.

Kedepan, dengan adanya peta sasaran dan intervensi, penanganan anak rentan bisa dilaksanakan secara maksimal yang nanti berbasis pada data DTKS maupun data yang ada di masing-masing OPD lembaga layanan. hm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.