Berbagi Berita Merangkai Cerita

PKSAI se Lombok Target Tuntaskan 2.500 Kasus Anak

0 18

MATARAM,DS-PKSAI  (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) se Lombok yang terdiri dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), bertekad menuntaskan 500 kasus yang menimpa anak di masing-masing kabupaten. Total kasus yang akan ditangani selama tahun 2020 sebanyak 2.500.

Kasus-kasus itu antara lain anak DO dan rentan DO, stunting dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pembentukan PKSAI merupakan bagian dari program besar LPA NTB-Unicef bertajuk “Intervensi Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Pulau Lombok tahun 2020”.

Program Manager LPA-Unicef, Joko Jumadi, pada rapat seluruh personil program yang berlangsung di LPA NTB, Jumat (7/2), mengemukakan kasus-kasus yang menimpa anak tidak dibatasi  bagi mereka yang sudah DO dari sekolah, melainkan juga yang rentan DO. “Seluruh program tidak hanya merespon kasus melainkan juga berkenaan dengan aspek pencegahan kasus,” kata Joko.

Karena itu, pihaknya akan memadukan seluruh program, baik program PKSAI, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) maupun Adminduk. Hal itu tidak lepas dari adanya hubungan antara satu kasus anak kasus lain. Sebutlah pada kasus perkawinan anak, secara langsung bersentuhan dengan masalah adminduk. Untuk itu akan ada upaya saling mengisi antarmasing-masing program.

Program Office (PO) PKSAI, Rully Adriansyah, pada kesempatan lain mengemukakan respon kabupaten/kota cukup beragam dilihat dari aspek pengganggaran dibidang perlindungan anak. “Antisipasi yang cukup baik dari KLU dengan adanya program Siber DO. Kota Mataram dan Lobar juga cukup baik,” kata Rully seraya menambahkan wadah PKSAI di masing-masing kabupaten menghimpun OPD seperti Bappeda, Dinas Sosial, DP3KB, DPMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pola penanganan tidak hanya melibatkan OPD yang tergabung dalam PKSAI. Mengingat rendahnya penganggaran pemerintah, stakeholder seperti Bazda dan beberapa pihak mengingat anak-anak yang rentan DO jumlahnya ditengarai cukup banyak. Akan dilakukan identifikasi anak anak rentan lewat forum kepala sekolah untuk mengetahui secara pasti jumlah anak yang mengalami kerentanan tersebut di sekolahnya.

Menurut Rully, komitmen Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus anak tersebut. Pasalnya, DO yang akan dan sudah menimpa anak bisa jadi bukan disebabkan keengganan mereka bersekolah akan tetapi karena adanya aspek biaya yang membelenggu mereka. Sehingga, akan dicari indikator-indikator biaya di masing-masing sekolah berdampak pada kasus anak putus sekolah.

“Di sinilah nanti akan dicari jalan keluar bersama sekolah agar masalah yang membelit anak itu bisa teratasi,” ujar Rully. Ia mengakui sementara ini kasus anak di dunia pendidikan masih dalam lingkup sekolah negeri. Hal itu nantinya diperluas ke lembaga pendidikan swasta seperti madrasah dan pondok pesantren.

PKSAI sendiri telah mendorong pemerintah membuat Perbup PKSAI di lima kabupaten/kota yang nantinya akan diikuti kebijakan turunan meliputi penganggaran perlindungan anak. Sehingga, ada langkah-langkah antisipasi bagi anak anak yang dicengkeram kasus dikemudian hari. ian

Leave A Reply