Berbagi Berita Merangkai Cerita

PKSAI Intervensi 4.600 Kasus Anak Korban dan Anak Rentan

28

MATARAM,DS-Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif se Pulau Lombok sudah mengintervensi sedikitnya 4.600 kasus anak yang menjadi korban maupun anak rentan. Pola penanganan yang terintegrasi membuat penanganan kasus anak tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Analisis Anggaran PKSAI se Pulau Lombok yang berlangsung di Hotel Santika, Selasa (29/9). Acara yang dihadiri Kabid Rehsos dan PPA, Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Sosial, Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota se Pulau Lombok itu dibuka Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, H.Sahan SH.

Workshop merupakan kelanjutan  dari meeting zoom dengan PKSAI Tulungagung yang menjadi contoh praktik baik di Indonesia guna mencari formula sistem penganggaran PKSAI di NTB. LPA NTB bekerjasama dengan Unicef melakukan pengembanganPKSAI dalam rangka melihat optimalisasi fungsi layanan yang terintegrasi serta menggali informasi terait tantangan dan hambatan penanganan masalah anak.

Tujuan workshop guna menganalisa anggaran penanganan anak  dan merencanakan penganggaran dalam penanganan perlindungan anak integratif. Diharapkan diperoleh perencanaan anggaran yang akurat terkait layanan perlindungan anak khusus anak yang terintegrasi di kabupaten/kota alam program PKSAI.

Ketua LPA NTB H.Sahan SH, mengemukakan pada dasarnya PKSAI sudah lama ada menyusul pedoman umum penanganan kesejahteraan sosial anak. Belakangan  ada inisiatif di Indonesia menangani persoalan anak sehingga Unicef merespon dengan model pelayanan integratif.

“Di NTB model pelayanan terpadu sudah berjalan selama setahun. Sifat kerjasama emergency pasca gempa,” kata Sahan seraya menambahkan bahwa model ini akan menjadi contoh karena di Lombok terdapat di lima kabupaten/kota.

Kata Sahan, sudah ada payung hukum melalui Perbup dan Perwal, termasuk SOP dan SK bupati walikota. Regulasi itu diimbangi komitmen agar tidak ada ego sektoral sehingga menjadi tugas bersama dalam menganalisis anggaran dan perencanaan.

Ribuan Kasus

Terdapat sebanyak 4.600 kasus yang sudah diintervensi PKSAI, diantaranya  4.097 kasus di Kota Mataram, di Lombok Barat  57 kasus, KLU 59 kasus dan Lombok Timur 87 kasus.

Program Officer PKSAI NTB, Rully Ardiyansyah, disela-sela acara mengemukakan kasus yang ditangani di NTB meliputi kerentanan dan korban kekerasan. Kerentanan mencapai 4 ribuan kasus dengan jumlah  terbanyak di bidang pendidikan, dokumen adminduk selain  pemberian jaminan sosial kesehatan. Sedangkan anak yang menjadi korban meliputi pencurian dan asusila.

“Kalau korban dominan pada korban kekerasan seksual dan fisik dengan pelaku anak atau pelaku orang dewasa. Rata-rata pelaku anak berada di sekolah umum,” katanya.

Hal yang menyedihkan adalah adanya kasus persetubuhan anak dengan anak yang masih duduk di bangku kelas satu SMP di Lobar. Di Lobar sendiri kekerasan seksual cukup menonjol. Dari 57 kasus sekira 20 an kasus kekerasan seksual, disusul Lombok Tengah dan Lombok Timur

Penanganan Ekstra

Sebagian besar kasus memerlukan penanganan ekstra atau intervensi berlapis yang mencakup aspek layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Selain itu, kasus-kasus kehamilan anak yang cukup tinggi, sekira 50 persen dari seratusan kasus, memerlukan penanganan ekstra.

“Ketika butuh layanan lebih spesifik seperti dioperasi memerlukan biaya banyak. Ini jadi masalah. Misal terjadi pendarahan dan lain lain. Kalau visum rata rata gratis,” kata Rully seraya menambahkan aspek tersulit dalam penanganan anak-anak yang mengalami kehamilan, yaitu tindak lanjut bagi para korban. Para korban biasa mengalami masalah yang kompleks, baik sosial ekonomi maupun psikologi. Karena itu, mereka yang dilanda kasus tersebut  dikembalikan ke orangtua

. Rully menambahkan, tindak lanjut pemantauan terhadap anak yang mengalami kehamilan mesti terus dilakukan. Hanya saja, karena intervensi PKSAI hanya sampai tahap awal maka hal itu diserahkan kepada institusi layanan sesuai SOP masing-masing.

“Jadi kami belum sampai pemantauan secara berkelanjutan,” cetusnya seraya menambahkan PKSAI hanya memiliki  SOP layanan seperti pelaporan, penjangkauan, penanganan, pendampingan dan rujukan.

Sebutlah ketika anak mengalami kehamilan akibat pemerkosaan atau kawin dini, PKSAI mengintegrasikan ke tingkat puskesmas untuk memantau proses perjalanan kehamilannya. “Lembaga lain siapkan jaminan kesehatan. Ketika tidak punya BPJS harus disiapkan,” ujarnya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.