Berbagi Berita Merangkai Cerita

PKS Soroti Tiga Perusahaan Tak Pernah Setor Deviden ke APBD NTB PT. Suara Nusa Media Pratama dan PT STDC Tak Laporkan RUPS

0 16

MATARAM, DS – Sebanyak tiga perusahaan dari total delapan perusahaan penerima dana penyertaan modal daerah yang bersumber dari dana APBD NTB, belum memberikan kontribusi apapun bagi kas daerah. Parahnya, ketiga perusahaan penerima dana rakyat NTB itu, yakni, PT. Daerah Maju Bersaing (DMB), PT. STDC dan PT. Suara Nusa Media Pratama (Lombok Post Grup) hingga kini belum menyerahkan laporan keuangannya.

“Hal ini, jelas akan berdampak memunculkan persepsi yang kurang baik bagi kinerja penyertaan modal daerah kedepannya,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan ST menjawab wartawan, Sabtu (1/7).

Ia menegaskan, sejak ketiga perusahaan itu berdiri hingga memeroleh dana penyertaan modal, tercatat PT DMB yang ditargetkan akan memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 85 miliar, justru tidak sekalipun memberikan kontribusinya alias nol rupiah.

Sementara, PT Suara Nusa (Lombok Post Grup) yang dikomandoi pengusaha pers lokal NTB, H. Ismail Husni, tidak pernah memberikan dokumen hasil RUPS mereka sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Padahal, kata Johan, tim audit independen telah meminta manajemen koran terbesar di NTB tersebut memberikan hasil RUPS mereka.

“Selain itu, dijumpai keterangan belum adanya pengalihan kepemilikan saham atas nama HIH kepada Pemprov NTB yang pada awalnya senilai 30,77 persen,” ujarnya.

Ketua Komisi II bidang Keuangan dan Perbankan itu mengatakan, praktek yang dilakukan PT. Suara Nusa juga terjadi pada manajemen PT STDC. Menurutnya, kerja sama dari pemprov NTB dengan PT Indobuilco dalam pengelolaan kawasan pariwisataPantai Sire Lombok Barat awalnya yang kini sudah masuk wilayah KLU.

Justru, lanjut Johan, kesepakatan nilai saham pemerintah sebesar 25 persen, malah sampai sekarang ini, nasib dari penyertaan modal ini juga tidak kunjung adanya kejelasan. Sehingga, dalam sidang paripurna DPRD NTB lalu, pihaknya getol mempertanyakan tindak lanjut terkait nasib investasi NTB ke dua perusahaan itu kepada Pemprov NTB.

“Kita butuh langkah konkrit pemda NTB untuk membersihkan neraca dari aktivitas investasi yang tidak memiliki kejelasan bisnis pada masa depan. Mengingat, publik juga harus tahu kelanjutan kelayakan uang daerah yang diberikan itu, sehingga pembangunan akan dapat bisa berjalan sesuai target yang diharapkan,” tandas Johan Rosihan seraya menambahkan, aparat pemprov harus berani memanggil ketiga perusahaan itu guna melakukan klarifikasi. fahrul

Leave A Reply