Menu

Mode Gelap

Kesehatan · 9 Mei 2018 07:55 WITA ·

PKK NTB DIAPRESIASI PUSAT


					Ketua PKK NTB Hj.Erica Perbesar

Ketua PKK NTB Hj.Erica

MATARAM,DS-Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj Erica
Zainul Majdi, mengungkap rasa syukur dan dan kebanggannya atas
berbagai program dan komitmen PKK NTB meningkat derajat
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Sehingga, program
dan komitmen itu diapresiasi oleh Pusat.

Hal itu ditegaskan Hj Erica saat menerima kunjungan Tim
Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Militer Presiden,
Letkol CAJ Sandy M.Si Kepala Bagian SIAP Keppres GTK dan Kepala Bagian Verifikasi Tanda Kehormatan Sipil Siti Isro’yati SH, MAP di pendopo Gubernur NTB, Selasa (7/5/2018).

Sebagai salah satu organisasi mitra lanjut Hj. Erica, PKK NTB
senantiasa mendukung program kerja pemerintah provinsi, salah
satunya program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keseriusan dukungan ini terimplementasi melalui program Pendampingan remaja dan menjadikan Pendewasaan usia perkawinan (PUP), yang menjadi salah satu agenda utama program PKK.

Keseriusan komitmen PKK terhadap PUP jelas istri Gubernur NTB
itu, ditunjukkan melalui terselenggaranya sosialisasi kelas
gizi remaja di Pendopo Gubernur NTB. Kegiatan yang menyasar
5000 siswa siswa SMA/SMK/sederajat di kota Mataram ini telah
dimulai pada awal Maret lalu dan akan berakhir pada Mei
mendatang. TP PKK berkerjasama dengan BKKBN Provinsi NTB, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainny, mengedukasi para remaja yang nantinya akan menjadi calon orang tua. “Kita sehatkan dulu dan diperbaiki pola pikir mereka sebelum masuk ke jenjang pernikahan,” paparnya.

Berkaitan dengan PUP, Hj. Erica pada kesempatan itu juga
mengungkapkan keprihatinannya atas ketidaksinkronan antara UU
pernikahan dan UU perlindungan anak. Sesuai UU pernikahan,
perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun boleh
melangsubgkan pernikahan. Sedangkan dalam UU perlindungan anak, seorang yang berusia 18 tahun itu masih harus dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak.

“Melihat ketidaksinkronan inilah yang mendasari kami dari TP
PKK Provinsi NTB menjadi tim penggerak pertama di Indonesia
yang mengajukan direvisinya undang-undang tentang usia
pernikahan ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur NTB juga menjadi
Gubernur pertama yang mengeluarkan peraturan gubernur tentang
usia pernikahan yang membolehkan perempuan yang minimal berusia 21 tahun dan laki-laki minimal berusia 25 tahun untuk menikah,” jelas Hj. Erica.

Direktur Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Drs. Ari Gudadi,
mengungkap harapannya agar segala inovasi, semangat serta
kerberhasilan TP PKk NTB dibawah komando Hj. Erica dapat
ditularkan bahkan menjadi pilot project bagi TP PKK di
provinsi lain.hm

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

PKK Punya Peran Besar Cegah Narkoba

19 Mei 2022 - 07:03 WITA

Wagub NTB Semangati Anak-anak untuk Vaksinasi

19 Mei 2022 - 06:58 WITA

Ratusan Ternak di Loteng dan Lotim Positif PMK, DPRD NTB Minta Pemprov Turun Tangan Bantu Lakukan Vaksinasi Ternak

18 Mei 2022 - 17:45 WITA

Kepala Bernanah Terus-Menerus, Bocah 5 Tahun Digelontor Bantuan

17 Mei 2022 - 06:59 WITA

Mudik Lebaran Idul Fitri, RSUD Provinsi NTB Siap Beri Pelayanan 24 Jam

4 Mei 2022 - 18:04 WITA

Jadikan Mata Telinga Gubernur, “NTB Care” Gulirkan Bantuan Kursi Roda untuk Said

26 April 2022 - 22:18 WITA

Trending di Kesehatan