BSK Samawa

Pj Sekda Langsung Perintah DP3AP2KB Ajukan Anggaran Ketika Tahu Kasus Perkawinan Anak NTB Tertinggi

Penyerahan Policy Brief dari Ketua LPA ke Pj.Sekda NTB

Mataram,DS-Pj.Sekda NTB, Ibnu Salim, langsung memerintahkan Kabid Perlindungan Khusus Anak (PKA) DP3AP2KB NTB, Hj. Sri Wahyuni, SIP, mengajukan anggaran ketika menerima pemaparan perkawinan anak di NTB tertinggi secara nasional. Penganggaran berkaitan dengan sosialisasi kepada pelajar/remaja agar mengetahui resiko nikah muda.

Pj.Sekda NTB menerima audiensi sekaligus penyerahan Policy Brief Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Lakpesdan NU NTB, Islamic Relief, dan stakeholder lain, Rabu (24/4). Hadir Ketua LPA NTB, H.Sahan beserta pengurus, Konsultan Unicef Suratman, Ketua Lakpesdam NTB Jayadi dan Konsultan Islamic Relief, Diana.

Ketua LPA NTB memaparkan program BERANI 2 di NTB terkait upaya menekan perkawinan anak di NTB. Pasalnya, kasus perkawinan anak jauh di atas rata rata nasional yang mencapai 17,32 persen, sedangkan rata-rata nasional hanya 6,92 persen. Dalam programnya, LPA mengambil wilayah di 15 desa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kabid Perlindungan Khusus Anak (PKA) DP3AP2KB NTB, Hj. Sri Wahyuni, SIP, pada saat yang sama menyampaikan bahwa NTB sudah mendapat warning dari Pusat sehingga program pencegahan perkawinan anak harus dikeroyok. Sementara itu anggaran dinas setempat sangat minim. Menerima laporan itu, Pj.Sekda NTB, Ibnu Salim, langsung memerintahkan untuk mengajukan anggaran terutama untuk sosialisasi kepada kalangan remaja.
Konsutan Unicef, Suratman, dalam kesempatan itu mengatakan tren perkawinan anak nasional menurun tiga tahun terakhir. Namun sebaliknya dengan NTB yang justru naik. Sehingga, Unicef menggandeng LPA NTB melakukan pendampingan.

Cara yang diperlukan adalah leadership gubernur dan Sekda dalam memastikan semua bisa bekerjasama menyelesaikan masalah bersama.

“Kalau sebatas diserahkan ke DP3AP2KB, tidak pernah selesai,” katanya.

Pasalnya, faktor penyebab perkawinan anak sangat kompleks. Banyak yang memiliki keterkaitan seperti masalah buruh migran, stunting, putus sekolah, dan lain-lain. Sehingga, hal ini perlu menjadi fokus bersama. “Kalau jalan sendiri akan sulit karena situasinya sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Ketua Lakpesdam NU NTB, Jayadi, menilai ada penafsiran agama yang mengaitkan kawin anak dengan zinah disamping masalah kultur budaya. Oleh sebab itu ia mengharapkan Pj.Sekda sebagai aktor kunci menjadikannya agenda pembangunan prioritas daerah.

Mengemuka dalam pertemuan bahwa di wilayah dampingan NGO dengan progam yang dijalankan, perkawinan anak mengalami penurunan. Namun demikian, walau ada trend menurun di desa dampingan NGO, hal itu tidak menunjukkan fakta keseluruhan NTB.

Menurut Diana, kasus perkawinan anak terjadi juga disebabkan banyaknya dispensasi yang tidak ditolak. Di Pengadilan Agama Bima kasusnya mencapai 300 lebih. “Ada pula kecenderungan anak-anak ponpes begitu masa liburan tidak balik ke ponpes (karena menikah),” katanya.

Persoalan yang dihadapi selama ini, anak anak tak punya tempat konsultasi dalam mengatasi persoalan dirinya. Karena itu, “Kita menciptakan aktor kunci dengan adanya tempat curhat remaja. Karena, kadang orangtua kurang respon keluhan anak,” kata Diana.

Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim, yang sejak awal mendengar secara seksama, mengatakan akan mengawal program pencegahan perkawinan anak. Ia pun meminta rekomendasi dalam policy brief disampaikan ke Musrenbang tingkat provinsi yang sedang berlangsung.

“Minimal (NTB) jangan nomor satu nasional lah,” cetusnya.

Ibnu Salim memita ada prioritas yang akan dilaksanakan sehingga bisa dilakukan pembiayaan, memperkuat rencana aksi daerah serta menyusun Satgas dengan Pj.gubernur sebagai pembina dan wakil ketua dari stakeholders.

Pj Sekda juga meminta DP3AP2KB NTB turun ke SMA dengan membawa organ tunggal memberi hiburan sambil kampanye.

“Lakukan simulasi pencegahan perkawinan anak yang sesuai dengan pemahamannya,” kata Ibnu.ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.