Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pimpinan SKPD Pemprov Wajib Ikuti Rapat Dewan

0 7

MATARAM, DS – Gubernur NTB telah menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 untuk dibahas di DPRD. Untuk itu, selama tahap pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD itu, para pejabat atau pimpinan SKPD diminta lebih aktif.

“Minimal, saat diundang oleh komisi-komisi dewan harus hadir seluruhnya seseuai leading sektornya masing-masing,” ungkap Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah menjawab wartawan, Jumat (23/6).

Menurutnya, saat sidang paripurna sebelumnya, pihaknya telah meminta agar pimpinan SKPD lingkup pemprov bisa tertib hadir saat pembahasan di komisi-komisi dewan. Bahkan, permintaan dewan pun sangat direspon oleh Wakil Gubernur H. Muhamad Amin yang langsung mewajibkan Kepala SKPDnya jangan lalai atas panggilan dewan.

“Bahkan, sudah ada imbauan para SKPD pemprov jangan keluar daerah selama pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD 2016 dan berlanjut saat APBD Perubahan 2017 yang dalam waktu dekat juga dibahas,” kata Isvie.

Politisi Golkar itu mengatensi kesigapan pemprov melalui Gubernur dan Wagub NTB yang mengeluarkan kebijakan agar pimpinan SKPD tak keluar daerah selama pembahasan APBD Perubahan 2017.

“Kebijakan ini berdampak akan fokus dan cepet selesainya pembahasannya. Sehingga, akselerasi percepatan realisasi anggaran akan bisa dilakukan,” ujar Isvie Rupaedah.fahrul

Leave A Reply