Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pimpinan DPRD NTB Siap Luncurkan Paket JPS Dewan Rp 6,5 Miliar

14

MATARAM, DS – Informasi yang kini santer beredar di masyarakat terkait adanya dana panjar pada pimpinan DPRD NTB guna memuluskan pengadaan beras untuk program JPS Gemilang Tahap II, dibantah Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaedah.

“Jadi, kita pastikan kami di Pimpinan DPRD NTB clear dari permainan adanya dugaan dana panjar itu. Sekali lagi, tidak benar adanya informasi yang menyebutkan pimpinan DPRD bermain dalam program JPS Gemilang. Apalagi, merekomendasikan satu perusahaan pada pihak Pemprov NTB,” ujar Isvie menjawab wartawan di rumah dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram, Selasa (2/6).

Ia mengaku hadir bersama tiga pimpinan DPRD NTB kali ini, yakni H. Mori Hanafi, H. Muzihir dan H. Abdul Hadi guna mengklarifikasi informasi yang beredar. Menurut Isvie, kabar yang beredar terkait adanya uang panjar pada pihaknya sangat merugikan dan mengusik lembaga DPRD NTB. Padahal, dana yang dimaksud itu tidak ada.

“Kami berempat hadir dengan ada pak Sekwan ini tidak lain meluruskan informasi agar tidak bias. Sekali lagi, lembaga DPRD NTB tidak ada yang bermain pada program NTB JPS Gemilang,” tegasnya lantang.

Terkait program JPS di DPRD NTB. Menurut Isvie, hingga kini, program pemberian paket sembako senilai Rp 100 ribu per orangnya tersebut akan disalurkan pada minggu ini oleh sebanyak 65 anggota DPRD NTB di semua dapil mereka.

Isvie mengungkapkan, paket yang dibagi oleh para anggota dewan itu bervariasi jumlahnya antara 900-1000 paket bagi para anggota DPRD setempat. “Yang jelas JPS DPRD NTB ini beda dengan JPS Gemilang Pemprov NTB. Karena, paket kami ini sesuai juklak dan juknisnya hanya berisikan. Masing-masing beras 5 kg, minyak 1 liter dan mie instan sebanyak 7 biji,” jelas Isvie.

Sekretaris DPD Golkar NTB itu mengatakan, dana total mengadakan paket JPS DPRD NTB mencapai Rp 6,5 miliar. Dimana, dana itu bersumber dari penyisiran anggaran di Sekretariat DPRD.

“Kalau teknis kenapa tidak pakai uang. Silahkan tanya ke PPK di Sekretariat DPRD NTB. Pastinya, nama-nama penerima bantuan JPS DPRD sudah diverifikasi yang bukan memperoleh bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota,” ungkap Isvie.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi mengatakan, kegaduhan yang terjadi di DPRD akhir-akhir ini telah menjadi pelajaran untuk pihaknya melakukan komunikasi kedalam internal DPRD agar lebih baik kedepannya.

Hanya saja, terkait sangsi pada salah satu anggota DPRD yang telah membuka persoalan itu ke publik namun tidak terbukti tuduhan tersebut akan diserahkan pada pimpinan fraksi yang bersangkutan.

“Kami sudah anggap klear karena menganggap ada kekhilafan. Tapi, jika memang ada dua pimpinam DPRD NTB yang diduga bermain, maka dibuka saja siapa oknum pimpinan DPRD yang bermain itu. Pastinya, program JPS dewan ini terbatas. Jadinya, pilihannya juga enggak banyak,” tandas Mori Hanafi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.