Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pilkada 2020, Bawaslu : Calon Petahana dan Penantang Berpotensi Memobilisasi ASN

33

MATARAM, DS – Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan pilkada tidak selalu dikomandoi petahana. Penantang juga dinilai mempunyai kesempatan yang sama.

“Petahana dan penantang itu juga punya kesempatan yang sama untuk memobilisasi ASN,” ujar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin dalam siaran tertulisnya, Minggu (26/7).

Afif mengungkapkan penantang cenderung memanfaatkan pengaruh mantan pejabat suatu daerah. Sehingga mereka bisa memobilisasi ASN untuk menggalang dukungan pemilih.

“Itu juga bisa menjadi faktor yang menggerakkan mereka (ASN) untuk berpihak,” kata Afif seraya menjelaskan pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 cukup tinggi. Bawaslu telah menemukan 451 pelanggaran

“Dan sekarang sedang diproses KASN (Komisi ASN),” ujar dia.

Pelanggaran netralitas ASN berpotensi bertambah seiring tahapan pilkada. Potensi pelanggaran terbanyak terjadi saat kampanye.

“Kita belum melewati tahapan lain yang angka pelanggarannya meningkat (pada) tahapan kampanye, ini kewaspadaan kami,” jelas Afif.

Ratna memerinci dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, yakni memberikan dukungan di media sosial (medsos) atau media massa sebanyak 130 kasus. Kemudian, ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik sebanyak 88 kasus.

Selain itu, 36 ASN ikut menyosialisasikan bakal calon melalui alat peraga kampanye dan 29 ASN mendukung bakal calon. Sebanyak 28 ASN menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon dan 25 ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

Lalu, 15 ASN mempromosikan diri atau orang lain, tujuh ASN mendaftar bakal calon perseorangan, serta empat ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan uji kelayakan.

Selanjutnya, dua ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon, satu ASN menggunakan atribut saat fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan), dan seorang bupati melakukan pergantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.