Menu

Mode Gelap

Politik · 20 Nov 2019 05:10 WITA ·

Pilih Minderheit Nota Bahas RAPBD Mataram 2020, Fraksi PDIP : Tak Ada Urgensi Konsultasi APBD ke Kementrian PUPR


					Juru bicara fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyanyu Ernawati saat membacakan laporan fraksinya Perbesar

Juru bicara fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyanyu Ernawati saat membacakan laporan fraksinya

MATARAM, DS – Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota Mataram menyatakan sikap kembali melakukan minderheit nota terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun anggaran 2020.

Sikap minderheit atau yang dikenal dengan catatan keberatan dilakukan pada sidang paripurna DPRD Mataram, Selasa (19/11), lantaran ada sejumlah persoalan dan keganjilan pada pidato yang disampaikan wali kota Mataram H. Ahyar Abduh pada sidang paripurna DPRD sebelumnya.

Juru bicara fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyanyu Ernawati mengatakan, jika merujuk dokumen yang diberikan pihak eksekutif pada pembahasan KUA/PPAS dan nota keuangan RAPBD Mataram 2020, maka terdapat klausul yang memunculkan persoalan hukum. Diantaranya, pembangunan kantor Wali Kota Mataram sudah jelas tidak boleh dianggarkan dalam RAPBD tahun 2020. Hal itu menyusul, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menolak rencana pembangunan kantor senilai Rp 170 miiar tersebut.

Selain itu, rencana konsultasi jajaran pemkot Mataram ke Kementrian PUPR dirasa tidak memiliki urgensinya pada pembahasan APBD. Mengingat, pembangunan kantor Wali Kota telah melanggar Perda Kota Mataram Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Mataram tahun 2016-2021.

“Jadi sangat aneh, sudah jelas barang salah tapi dipaksakan masuk. Parahnya, konsultasi keuangan APBD tapi dilakukan di Kementrian PUPR. Padahal, perda yang ditetapkan sendiri telah mereka langgar sendiri. Pelanggarannya juga masuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya,” ujar Nyanyu saat menyampaikan laporan fraksinya.

Di hadapan Sekda Kota Mataram yang hadir mewakili Wali Kota Mataram. Ketua Fraksi PDIP DPRD Mataram itu juga mengaku, pada penyampaian nota keuangan oleh Wali Kota setempat, seyogyanya ada kewajiban melampirkan bersama dengan dokumen rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun 2020.

Namun anehnya, hal tersebut tidak dilakukan. “Ini syarat mutlak tapi diabaikan. Padahal, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota keuangan yang selama ini menjadi pedoman dalam pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Mataram,” tegas Nyanyu.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan, agar pada penyusunan target pendapatan daerah seharusnya melihat potensi obyek masing-masing pendapatan dan melihat trend realisasi lima tahun terakhir. Hal ini penting agar keseimbangan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik, sehingga sumber kekayaan daerah akan bisa berjalan optimal.

“Insya Allah, fraksi kami berketetapan untuk kembali tegas pada sikap minderheit nota seperti yang kita lakukan pada tanggal 5 november 2019. Ini kita lakukan agar tidak persoalan hukum di kemudian hari yang dapat menjerat anggota DPRD Mataram,” tandas Nyanyu Ernawati.

Pada sidang paripurna kali ini, sikap penolakan PDIP juga diamini oleh Fraksi PKS DPRD Mataram yang juga meminta penundaan terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun anggaran 2020 untuk disahkkan pada taraf selanjutnya.

Sikap tegas PDIP dan PKS tidak diikuti oleh Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, Amanah Bangsa dan Fraksi Gerakan Berkarya Rakyat yang menyetujui RAPBD itu dilanjutkan pembahasan meski dengan catatan-catatan didalam pandangan fraksi mereka masing-masing. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Jelang Pilkada Serentak 2024, M16 Prediksi Golkar, Gerindra dan PDIP NTB Sulit berpisah Jalan

21 Mei 2022 - 16:59 WITA

PPP NTB Siap Jadi Pemenang Pileg 2024

18 Mei 2022 - 17:49 WITA

Soal Pelayanan Mudik 2022, Puan Maharani Apresiasi Kerja Pemerintah dan TNI-Polri

17 Mei 2022 - 17:11 WITA

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

Trending di Politik