Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 1 Nov 2018 19:35 WITA ·

WAGUB NTB :PERSOALAN RTLH JADI PR BERSAMA


					Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hotel Jayakarta Senggigi Perbesar

Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hotel Jayakarta Senggigi

MATARAM,DS-Persoalan rumah tidak layak huni ( RTLH) merupakan salah satu PR  bersama. Di NTB sendiri, dari 239 ribu RTLH, setiap tahun rata- rata ada 10 ribu- 15 ribu RTLH yang bisa dituntaskan. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak,  persoalan tersebut diharapkan selesai.

Harapan itu diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (31/10/2018).

Di hadapan peserta rapat koordinasi saat itu Wagub menyampaikan layak tidaknya rumah, tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan hidup sebuah keluarga.

“Fenomena yang terjadi di masyarakat seringkali kita saksikan rumahnya memang keliatan sederhana, bahkan tampak tidak layak, tapi jumlah hewan ternak peliharaannya mencapai puluhan ekor. Nah pola pikir seperti ini yang perlu kita sama sama ubah. Bagaimana agar setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak dan sehat,” jelas Wagub.

Sebagai leading sektor yang menangani masalah hunian rakyat, Dinas PUPR dikatakan Wagub sedang diuji dengan terjadinya bencana gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan jumlah rumah terdampak mencapai 212.593 unit, dan jumlah yang telah terverifikasi rusak berat sebabyak 74.092 unit.

Melalui rapat koordinasi seperti ini, yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, Wagub berharap dapat mempermudah Dinas PUPR dalam upaya sinkronisasi data bagi upaya penanganan hunian tetap dan penataan kawasan permukiman terdampak bencana.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Ir. Raden Johny Fajar Sopian Subrata, MA,  menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB.

“Masalah RTLH di tingkat Nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Data yang bisa jadi bisa bertambah lagi. Ini menjadi PR kita bersama,”katanya. “Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari dan APBD, dan Baznas, NTB termasuk salah satu provinsi yang tercepat dalam penanganan RTLH. Semoga pertemuan seperti ini dapat menjadi solusi untk percepatan pelaksanaan program serta pengawasan terhadap pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat,” harapnya. hm

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

PT DNA akan Menyerap Semua Jagung Petani

18 Mei 2022 - 16:39 WITA

JMSI Apresiasi KBRI Madrid dan Dubes RI Kerajaan Spanyol Bangun Poros Global

17 Mei 2022 - 17:49 WITA

Tambah Satu Mobil Tangki Lagi, HBK PEDULI Tingkatkan Suplai Air Bersih Gratis untuk Warga Terdampak Kekeringan di Lombok

17 Mei 2022 - 17:09 WITA

Harga Jagung Anjlok, Gubernur NTB Beri Solusi Jalur Ekspor

15 Mei 2022 - 19:09 WITA

Bakal Buat Baper, Sultan Food Siap Luncurkan Minuman yang Segar-Segar

13 Mei 2022 - 17:39 WITA

Gubernur NTB : Ide Besar Muncul Saat Diskusi Sederhana

12 Mei 2022 - 06:34 WITA

Trending di Ekonomi