A place where you need to follow for what happening in world cup

Perombakan Pengurus BPPD NTB Sisakan Persoalan, PHRI Desak Perwakilannya Dicabut

255

FOTO. Ni Ketut Wollini (FOTO. rul)

MATARAM, DS – Perombakan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang sudah ditandatangani SK nya oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Komposisi pengurus dan unsur pengurus diduga menjadi biang kerok keributan lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata NTB tersebut.

Dua asosiasi pariwisata juga tidak ingin perwakilannya dimasukan dalam kepengurusan BPPD NTB yang baru terbentuk tersebut yakni Asita dan PHRI.

Ketua Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wollinimeminta agar Dinas Pariwisata Provinsi NTB mencabut perwakilan asosiasi dari PHRI dalam kepengurusan di BPPD NTB.

“Tolong pak gubernur, pak Kadispar atau pihak terkait agar mengeluarkan PHRI dari unsur BPPD, akan lebih nyaman rasanya bila PHRI berada diluar BPPD NTB,” tegas Wollini pada wartawan, Kamis (4/3).

Menurut dia, sebagai ketua dirinya tidak mengetahui adanya perwakilan PHRI yang masuk sebagai penenentu kebijakan di BPPD NTB.
 
“Ini kan aneh saya sebagai ketua tetapi saya tidak tahu ada anggota saya masuk sebagai pengurus BPPD NTB, mestinya harus ada pemberitahuan karena itu mewakili asosiasi bukan pribadi,” ungkap Wollini.

Meski menginginkan agar PHRI berada di luar kepengurusan BPPD NTB, Wollini menegaskan tetap akan mendukung program pemerintah dan pariwisata NTB.

Diketahui, sembilan nama yang masuk dalam SK Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB antara lain, Dr Ainuddin, Leja Kodi, I Ketut Murta Jaya, Askar DG Kamis, Ali Akbar, Gotami Nandiswari, Ari Garmono, Lia Rosida, dan Baiq Ika Wahyu Wardhani.

Lalu Faozal

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL. Muhamad Faozal mengatakan, proses perombakan kepengurusan BPPD NTB ini dilakukan sejak awal Januari 2021 lalu. Dinas Pariwisata mengusulkan berapa nama yang meliputi asosiasi pariwisata, asosiasi penerbangan, asosiasi profesi dan akademisi kepariwisataan.

“Ada beberapa nama kita usulkan ke pimpinan, dan yang disetujui 9 nama yang masuk dalam SK tersebut. Rencananya pengurus BPPD NTB baru ini akan dikukuhkan pada Senin 8 Maret mendatang,” kata Faozal yang dikonfirmasi terpisah.

Faozal menegaskan, tidak ada masalah krusial dengan kepengurusan yang lama. Kinerja mereka bagus dan pelaporan kegiatannya juga sangat akuntabel. Namun, di masa pandemi pemerintah menimbang perlu ada penyegaran untuk menghadirkan inovasi-inovasi strategi promosi pariwisata di masa pandemi ini.

“Pemerintah NTB khususnya Dinas Pariwisata NTB sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kinerja dan sinergitas yang dilakukan pengurus BPPD NTB lama. Perubahan ini semata untuk penyegaran, bukan karena ada masalah yang krusial dengan kinerja kepengurusan BPPD sebelumnya,” katanya.

Perombakan kepengurusan BPPD NTB ini, papar dia, sudah mengacu kepada Pergub Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB.

Menurutnya, dalam Pergub dimaksud diatur bahwa Dinas Pariwisata NTB mengusulkan nama-nama calon unsur penentu kebijakan BPPD NTB kepada kepala daerah. Pergub tersebut juga mengatur bahwa tidak lagi diperlukan rekomendasi asosiasi untuk calon anggota yang diusulkan.

“Prosesnya sudah berjalan sesuai aturan. Kami berharap kepengurusan BPPD NTB yang baru nanti bisa bekerja dengan profesional untuk kepariwisataan NTB ini,” katanya.

Ia menambahkan pasca pengukuhan kepengurusan BPPD NTB yang baru, Senin pekan depan, pihak Dinas Pariwisata NTB juga akan menggelar kegiatan pertemuan antara BPPD NTB dengan para Ketua atau perwakilan asosiasi pariwisata yang ada. Tujuannya, agar BPPD NTB bisa menyampaikan gagasan dan inovasi mereka, sekaligus berdiskusi dan menyerap masukan dari stakeholders kepariwisataan.

“Rencanya Rabu pekan depan, akan diadakan pertemuan lengkap BPPD NTB dengan asosiasi. Ini diharapkan dapat membuka sinergitas yang lebih baik ke depan,”tandas Faozal. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas