Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pernyataan Kadis Dibud NTB Langgar SE Menpan RB

0 17

MATARAM, DS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menilai pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H Muhammad Suruji yang memperbolehkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer di seluruh wilayah NTB mengikuti kampanye Pilkada 2018 bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor  SE/06/M.PAN-RB/11/2016.

Komisioner divisi hukum penindakan pelanggaran Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth MH, menegaskan, jika merujuk aturan itu maka pernyataan Kadis Dikbud NTB jelas berbeda dengan semangat aturan yang mewajibkan agar seluruh pelaksanaan netralitas dan penegakan disiplin, serta sanksi bagi Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Secara Serentak tahun 2017.

“Di aturan sudah jelas, bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, serta mengarah pada keberpihakan kepada salah salah satu paslon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, maka sangsinya adalah hukuman disiplin sedang,” tegas Umar menjawab wartawan, Kamis (22/2).

Ia mengaku perlu mengingat aturan netralitas ASN, lantaran jika terbukti sampai memberikan dukungan kepada calon kepala daerah terlebih, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, akan diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

“Jadi, saya ingatkan pak Suruji agar tidak melakukan pernyataan yang kontrapoduktif dengan aturan yang sudah digariskan,” ujar Umar.

Bawaslu NTB, kata dia, dipastikan tidak akan memberikan toleransi apapun manakala ditemukan fakta ada ASN yang menghadiri kegiatan kampanye akan dilakukan pemanggilan. “Pokoknya ASN itu harus netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye apapun dalam Pilkada kali ini,” kata Umar.

Sebagaimena diberitakan Kadis Dikbud NTB dalam pernyataanya yang dimuat di sejumlah media lokal membolehkan para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer mengikuti kampanye PilkadaSerentak 2018.

Suruji berdalih keterlibatan guru PNS maupun honorer dalam Pilkada sudah terjadi dimana-mana. Mereka sama sekali tidak segan menyosialisasikan calon tertentu agar dipilih. Hal itu tentu saja menjadi salah satu tanggungjawab Dikbud NTB.

Oleh karena itu, Suruji tidak akan melarang guru-guru yang mengikuti kampanye. Mengingat, sebagai warga negara mereka juga memiliki hak pilih.

“Silahkan saja kalau guru mau ikut kampanye. Lebih bagus lagi kalau ikuti kampanye semua calon, jadi tahu visi dan misinya,” ujar Suruji yang dimuat salah satu media lokal NTB, Rabu  (21/2).

Suruji mengatakan PNS dilarang sebagai juru kampanye, memasilitasi pertemuan politik, mengorganisir dan menggunakan atribut PNS. Sedangkan, apabila hanya datang sebagai pribadi ke lokasi kampanye, maka hal itu tidak akan ada larangan.

“Saya tidak ingin membatasi PNS dalam menghadapi Pilkada. Apalagi harus melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. Jika ada larangan maka cabut saja hak pilih kami kalau hadiri kampanye tidak boleh. Jangan lebay deh, santai saja hadapi Pilkada ini,” tegasnya.

Salah satu petinggi organisasi Nahdlatul Wathan (NW) ini menilai setiap PNS berhak memilih siapapun yang menurutnya terbaik. Kemudian mengajak keluarganya dan teman-temannya untuk memilih pasangan calon yang sama.

“Saya juga punya pilihan, jadi wajar saya ajak keluarga saya dan teman saya ikut mendukung pilihan saya,” ungkap Suruji.

Menurutnya, hal yang tidak boleh, yakni mengorganisir PNS secara massif dan terstruktur untuk mendukung pasangan calon tertentu. Namun ketika berada di luar dinas, dirinya berhak secara pribadi mengajak keluarganya.

Suruji lantas tidak mempersoalkan apabila ada PNS yang berfoto bersama paslon. Meskipun ada Surat Edaran (SE),  tidak akan sampai ada pemecatan hanya karena masalah tersebut.

“Bagaimana kalau calon itu keluarganya, masa kita larang orang berfoto dengan keluarganya. Walaupun SE tidak perbolehkan, tapi gak bisa dipecat gara-gara itu. Intinya, kalau sebagai pribadi, silahkan saja,” tandas Suruji. fahrul

Leave A Reply