Menu

Mode Gelap

Hukum · 15 Jan 2019 16:03 WITA ·

Perlunya Menyelesaikan Persoalan Tanah Masyarakat


					Gubernur NTB Perbesar

Gubernur NTB

MATARAM,DS-Gubernur NTB,  Dr.H. Zulkieflimansyah menjelaskan perlunya menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan persoalan masyarakat. Terutama yang menyangkut legalitas tanah,  yaitu penerbitan sertifikat tanah. Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul saat memenuhi undangan kepala  Badan Pertanahan Nasiaonal  (BPN) Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, M.Si, Selasa (15/01/2019).

Zul menegaskan penyelesaian persoalan tanah masyarakat memiliki pengaruh baik bagi siapa saja yang hendak bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya bagi investor luar yang ingin menanamkan modalnya di NTB.

“Dengan upaya menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertifikat tanah, investor bisa lebih banyak lagi menanamkan modalnya di daerah kita,” jelas Gubernur.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si, melaporkan masih banyak persoalan tanah yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya, batas tanah dan sertifikat yang dimiliki masyarakat.

Untuk itu persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena akan memengaruhi lancarnya pembangunan daerah. Karenanya, ia memiliki sejumlah program strategis untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat.

“Kita ditahun 2019 punya target 16000 sertifikat tersebar keseluruh kabupaten kota, kami mohon masyarakat terlibat untuk membantu persoalan yang dihadapi karena tanpa keterlibatan masyarakat tak mungkin bisa terselesaikan dengan baik karena tanah itu milik masyarakat, sehingga masyarakat harus menyiapkan diri,  menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait dengan tanah itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang menguasai tanah agar memelihara tanahnya dengan baik dengan memperjelas batas-batasnya. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat menjaga dan memelihara tanah itu. Sehingga tidak dikuasai orang lain dan menjadi tanah-tanah terlantar.

“Yang penting dipelihara karena kalo tanah itu dibiarkan dikuasai orang lain, kalo tanah tanah itu milik  perusahaan akan menjadi tanah-tanah terlantar sehingga tidak efesien,” katanya. hm

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

Trending di Hukum