Menu

Mode Gelap

Hukum · 30 Agu 2019 09:11 WITA ·

Perkuat Regulasi Kebencanaan, Tim Ahli DPR RI Sambangi Korem 162/WB


					Suasana dialog antara Tim peneliti badan keahlian DPR RI dengan pihak BPBD dan jajaran Korem Wirabhakti, Perbesar

Suasana dialog antara Tim peneliti badan keahlian DPR RI dengan pihak BPBD dan jajaran Korem Wirabhakti,

MATARAM, DS – Tim peneliti badan keahlian DPR RI mengunjungi markas Korem 162/WB di jalan lingkar Kota Mataram selama dua hari sejak Rabu (28/8) dan Kamis (29/8). Rombongan sebanyak delapan orang dibawah pimpinan Prof Dr Muhammad Mulyadi tersebut ingin mengetahui keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam, khususnya penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda NTB setahun lalu.

Kepala Staf Korem 162/WB, Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori, menyatakan keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, yakni, melaksanakan perbantuan dalam menanggulangi akibat bencana, penanganan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Menurut Yansori, dalam implementasinya, satuan TNI didaerah telah menyusun organisasi satgas PRC PB untuk mengantisipasi setiap kemungkinan bencana yang timbul baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.

Selain itu, antara Korem dan Kodim jajaran juga rutin dalam setiap tahunnya melaksanakan latihan posko secara bergiliran dengan persoalan pada penanggulangan bencana alam. Sehingga, jumlah personel dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana alam tergantung pada besar kecilnya bencana serta dampak kerusakan yang ditimbulkan.

“Disini yang perlu itu adanya kepastian dan kecepatan dukungan anggaran bagi prajurit TNI dilapangan, khususnya pada saat tanggap darurat. Mengingat, kekuatan dan kemampuan yang ada saat ini, TNI lebih mudah untuk dimobilisasi karena lebih terorganisir dan lebih jelas dalam Komando dan Pengendalian sehingga dapat menjadi motor penggerak kegiatan dilapangan,” ujar Kolonel Endarwan dalam sambutannya.

Kendati pihaknya tidak memiliki perlengkapan secara khusus dalam penanggulangan bencana alam, dengan perlengkapan militer yang ada, sedapat mungkin bisa digunakan dalam kegiatan. “Yang pasti, jika sudah negara memanggil, kami di TNI siap apapun resiko untuk membantu dalam penanggulangan bencana,” kata Endarwan.

Sementara itu, ketua tim Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, mengaku, kedatangannya kali ini lebih untuk melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung maupun dengan pengisian cek list terkait bahan kajian penelitian lebih lanjut untuk menyusun regulasi yang tepat dalam pelibatan TNI maupun pihak pihak lain terkait dengan penanganan bencana alam.

“Dengan kita berinteraksi dengan jajaran TNI dan BPBD di daerah, maka kita tahu apa yang menjadi kebutuhan cepat dan mendesak untuk dilengkapi pada situasi kebencanaan,” kata dia. RUL

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum