A place where you need to follow for what happening in world cup

Perkawinan Anak di NTB Bisa Ciptakan Bencana

92

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi NTB

Dibalik predikat Kota Layak Anak lima kabupaten/kota di NTB, masih ditemui problem krusial menyangkut perkawinan anak. Dampak multidimensi yang diciptakan memiliki jangka waktu yang panjang karena merupakan satu rangkaian yang saling behubungan antar kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pantas saja IPM NTB masih dibawah.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Budi Suryata, mengemukakan perkawinan anak bisa membuat bencana yang terus menghantui. Akibat yang ditimbulkan luas menyentuh berbagai sektor kehidupan. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya semua terlibat keroyokan mengatasinya.

“Berbahaya jika dilakukan pembiaran terjadinya perkawinan anak,” kata ketika menjadi salah seorang narasumber pada Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi NTB, Kamis (7/10).  Pada kegiatan yang dihadiri sejumlah Tuan Guru, NGO dan akademisi itu, Budi menjadi narasumber bersama Dede S dari DP3AP2KB NTB, budayawan yang juga Sekum Majelis  Adat Sasak Lalu Prima Wiraputra, dan TGH Azhar Rasyidi Ketua Forum LKS NTB. Kegiatan itu yang digagas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB itu merupakan dukungan anggota Komisi VIII DPR-RI, Rachmat Hidayat.

Menurut Budi Suryata,  salah satu faktor penyebab perkawinan anak adalah masalah ekonomi. Dalam soal ini, sering kali anak perempuan didorong untuk menikah oleh orangtuanya. Problemnya kemudian mereka  bercerai dan kembali ke orangtua yang menimbulkan persoalan baru.

Hal lain adalah nilai-nilai budaya yang kurang menjadi perhatian. Seperti pulang terlambat dan danggap sudah kawin sehingga dinikahkan.  Selain itu faktor teknologi dengan hadirnya gadget yang bebas dipegang anak-anak.  

“Hal ini berpengaruh pada prilaku dan pergaulan bebas,” cetusnya.

Perkawinan anak menimbulkan angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan dan problem kesehatan. Ia menyebutkan kerugian Negara akibat perkawinan anak cukup besar. Karena itu, dinas terkait tidak bisa bergerak sendiri namun harus serempak dengan dukungan multipihak.

Mengutip beberapa referensi, Budi mengatakan peluang kematian ibu 1,5 kali diatas mereka yang menikah di atas 19 tahun.  Bayi yang dilahirkan pun condong mengalami stunting. Kematian bayi 2,5 kali lebih besar dibandingkan bayi yang dikandung ibu yang berusia diatas 19 tahun.

“50 persen perempuan yang kawin dibawah umur mengalami depresi,” katanya.

Karena itulah DPRD berinisiatif membuat Perda No.5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang sudah disahkan itu. Kendati Perda tidak didukung ketegasan pendanaan dan sanksi, Budi memiliki keyakinan Perda satu-satunya di Indonesia itu menjadi modal dalam mengeleminir perkawinan anak.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3AP2KB NTB, Dede S, mengemukakan banyak regulasi yang melindungi hak-hak anak. Bahkan sebanyak 5 kabupaten kota di NTB menjadi Kota Layak Anak masing-masing Lobar, Mataram, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima dengan klasifikasi dua pratama dan tiga madya.

Dibalik itu, Dede herankarena dalam pemetaan, Lombok memiliki angka perkawinan anak yang tinggi. Selain itu, kekerasan seksual anak di Bima juga tertinggi. “Padahal ada 24 hak anak yang harus dilindungi,” ujarnya.

Dampak perkawinan anak, kata Dede, membuat IPM NTB berada pada urutan lima dari bawah.

”IPM indikatornya ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Ini dampak sehingga perkawinan anak berdampak pada IPM,” kata Dede.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Forum Anak yang menjadi pelopor dan pelapor. Melalui satuan pendidikan, sebanyak  33 sekolah SMA/SMK menjadi sekolah ramah anak.

Tingginya kasus perkwinan anak menjai atensi Sekum Majelis Adat Sasak (MAS), Lalu Prima Wiraputra. Ia mengatakan, dalam perkawinan adat Sasak, harus ada transparansi dan publikasi karena melibatkan dua keluarga.

“Perkawinan tidak boleh digampang-gampangkan. Tapi banyak yang menyepelekan. Hal ini berdampak pada rendahnya mawas diri. Patokannya ajikrama yakni harga kemuliaan,” katanya.

Ia mengakui adat Sasak tidak mengemukakan usia dalam menjalani perkawinan, akan tetapi lebih pada kriteria. Orang yang dianggap dewasa dicirikan pada wanita yang memiliki kemampuan mengatur manajemen untuk kebutuhan hidup, kemandirian dan mampu bermasyarakat. Namun, Prima mengemukakan adat tidak harga mati karena terus berkembang.

“Tidak boleh ada tatanan adat yang menyimpang dari agama melainkan terus menjadi ormentasi dari agama,” cetusnya.

Bagi Ketua Forum LKS NTB, TGH.Azhar Rasyidi,  Islam mengatur dari awal sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Dalam soal perkawinan anak, orangtua harus mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Melalui pendidikan mereka bisa memahami hak dan kewajiban.

 “Kewajiban menuntut ilmu bukan menjadi pejabat melainkan memahami sendiri kehidupan mulai awal bangun tidur hingga tidur kembali,” katanya. “Jadi, hal yang ampuh mencegahnya melalui pendidikan”.

Dalam Islam, kata dia, tiga syarat perkawinan adalah punya ilmu pasca pernikahan. Ironisnya banyak yang tak faham kewajiban sebagai suami atau istri. Pun tak faham terkait talak. “Jika sudah ada ilmu pengetahuan maka akan terhindar dari pernikahan dini,” terang TGH Azhar.

Syarat lain harus memiliki harta. Kata dia, agama mengajarkan jangan sampai menjatuhkan harga diri ke hal yang menjerumuskan diri sendiri. Harta yang dimiliki adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena faktor ekonomi sering kali terjadi perceraian.

Selain itu harus siap fisik agar tidak berdampak pada kesehatan. Anak yang menikah, kata dia, rahimnya belum siap namun dipaksakan sehingga banyak terjadi kematian ibu melahirkan. “Hal yang sering terjadi, pernikahan dini hanya dari faktor hawa nafsu,” ujarnya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas