BSK Samawa

Perkawinan Anak di NTB Beda Data, Begini Penjelasan Kadis DP3AP2KB

Dra. Nunung Triningsih, MM

Mataram, DS-Data mana yang dipakai sehingga NTB menempati posisi puncak kasus perkawinan anak secara nasional? Kadis DP3AP2KB NTB, Nunung Triningsih, MM, mengakui adanya perbedaan cara mencari data perkawinan anak.

Pihaknya mengambil data dari dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) NTB. Karena itu, data yang masuk adalah anak yang menikah secara resmi. Sebaliknya nikah siri tidak diketahui pemerintah justru banyak terjadi. Hal ini biasanya menjadi temuan LSM di pedesaan.

“Tahun 2023 sebanyak 1.173 dispensasi nikah. Sering beda data karena DP3AP2KB pakai data dispensasi nikah, ” jelas Nunung seraya menambahkan bahwa sementara ini terjadi tren penurunan dispensasi nikah.

Jika dibandingkan dengan remaja hamil dan melahirkan yang dilayani di faskes di NTB, angkanya akan berbeda sangat mencolok. Artinya, data perkawinan anak berdasarkan pelayanan Dikes akan jauh lebih tinggi dibandingkan data dispensasi nikah.

Nunung mengakui tahun 2022 kasus perkawinan anak NTB tertinggi dari 34 provinsi. Numun, tahun 2023 dengan 38 provinsi NTB tertinggi kedua.

Data itu, kata dia, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap perempuan berusia 20 tahun hingga 24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun.

Hasil survei menyebutkan data perkawinan anak nasional 6,92 persen sedangkan NTB 17. 32 persen di tahun 2023. Lantas apa hikmah semua itu?

“Menekan perkawinan anak jadi tugas bersama,” ujar Nunung pada pertemuan konsultasi dengan pemangku kepentingan tentang pencegahan perkawinan anak di kantor DP3AP2KB NTB, Selasa (30/4).

Terkait dengan hal itu, Pemprov NTB melakukan MoU dalam waktu dekat dengan berbagai pihak yang akan disaksikan Menteri PPA. Dalam MoU akan disertai PKS menyangkut peran masing masing lembaga termasuk NGOs

Langkah ini dinilainya penting mengingat dampak luas yang diakibatkan perkawinan anak. Mengambil contoh kasus stunting yang 70 persen merupakan kontribusi perkawinan anak, Nunung berharap berbagai pihak turut berkolaborasi.

“Dalam kasus stunting ditangani sampai bhakti stunting, kenapa tidak pada perkawinan anak sampai pada hulunya, ” cetusnya tentang pangkal masalah kesehatan itu.

Kegalauan melihat angka perkawinan anak bisa terjawab dengan keterlibatan OPD terkait. Pasalnya, pada Perda 05 tahun 2021 sudah jelas peran masing masing seperti Dikbud, Dikes, Dinas Sosial, Kominfo, hingga BKKBN. Sayangnya, ditengarai hal itu belum berjalan. Ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.