Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak di NTB (15), Intervensi Berbagai Pihak Membuat Kasus-kasus Mulai Terlacak

19

Pemerintah tidak mungkin bergerak sendiri menuntaskan kasus perkawinan anak. Apalagi ketika proses awal perkawinan ini berlangsung sembunyi-sembunyi melalui memulang dan nikah siri.

Di masa Pandemi Covid-19, Indikasi perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi. Terlaporkan sebanyak 156 kasus indikasi perkawinan anak. Dari kasus itu, sebanyak  99 anak menikah dan 57 anak yang berencana menikah berhasil digagalkan. Kasus itu diperoleh dari intervensi LPA NTB dan kasus lain di luar desa dampingan.

     Data 10 desa intervensi LPA NTB – Unicef tahun 2020 misalnya, mencatat terjadi sebanyak 67 kasus. Dari kasus itu,  35 anak lolos menikah dan 32 kasus berhasil dicegah. Terdapat pula data 5 desa di luar intervensi LPA NTB Unicef tahun 2020 sebanyak 57 kasus (51 menikah dan 6 berhasil dicegah). Sedangkan data yang ditangani  Dinas Sosial PPA KLU dan LPA KLU  sebanyak 32 kasus (13 menikah dan 19 berhasil dicegah).

Pelibatan berbagai pihak dengan menjadikan kasus-kasus perkawinan anak sebagai masalah bersama mampu meminimalisir jumlah perkawinan anak. Selain disebabkan pencegahan yang dilakukan berbagai pihak, pemahaman orangtua setelah diberikan berbagai pendekatan membuka ruang interaksi positif bahwa perkawinan anak memiliki dampak negative yang luas.

    Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 114 anak menjadi korban kasus perkawinann anak, tahun 2019 sebanyak 100 orang anak yang menikah dan tahun 2020 menurun jadi hanya 35 orang anak yang menikah. Hal itu menunjukkan perkawinan anak di 10 desa intervensi tahun 2018 – 2019, dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi progress yang positif, yaitu angka perkawinan anak menurun hingga 65 %

    Trend penurunan perkawinan anak 67 % hingga 100 %  terjadi di Desa Senaru, Desa Karang Bajo, Desa Dangiang, Desa Jenggala dan Desa Pemenang Timur yang dimungkinkan oleh intensitas sosialisasi melalui kegiatan TEPAK dan Dialog Warga. Selain itu adanya komitmen seluruh kepala kewilayahan (kepala dusun) di Desa Senaru dan Desa Karang Bajo  yang melakukan sosialisasi dengan inisiatif sendiri melalui pertemuan pertemuan warga baik secara informal maupun pertemuan formal. Dan, melakukan kerjasama dengan Forum anak desa untuk melakukan sosialisasi kepada teman sebaya di setiap dusun.

     Di Desa Sukadana dan Desa Gumantar, menurun 37% – 43 %. Meskipun penurunan perkawinan anak di dua desa tersebut lebih rendah dari desa lain,  sistem dan kerjasama seluruh stakeholders di desa sangat terlihat  terutama pada proses pemisahan (belas)  yang sudah berjalan maksimal. Tokoh agama pun mengambil peran melakukan sosialisasi membuat dan membacakan khutbah Jumat yang bertema tentang pencegahan perkawinan anak.

     Namun, di Desa Gondang terjadi kenaikan kasus perkawinan anak  sekira 20 %. Tahun 2019 tercatat 2 orang anak menikah sedangkan tahun 2020  naik menjadi 3 orang anak yang menikah.  Dari 3 kasus perkawinan anak yang menikah  2 kasus terjadi sebelum implementasi TePAK dan Dialog Warga  yang dimulai bulan Juli 2020. Sedang 1 kasus terjadi setelah Implementasi TePAK.

“Intensitas pendampingan yang kurang maksimal juga menyebabkan naiknya kasus perkawinan anak di Desa Gondang, karena pendamping desa TePAK berada pada satu dusun sehingga sosialisasi kurang meluas serta indikasi perkawinan anak di desa Gondang tidak terpantau dengan baik,” kata Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan.

Menurut Sukran, laporan kader desa yang mencoba melakukan pendataan perkawinan anak di beberapa desa di luar desa intervensi menyatakan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak berani menyampaikan fakta perkawinan anak di desa dan dusunnya. Contoh; 10 dusun yang ada di Desa Loloan, hanya satu dusun yang berani menyampaikan data perkawinan anak di wilayahnya. Demikian pula 4 dusun di desa Sukadana tidak pernah melaporkan indikasi perkawinan anak di dusunnya meskipun mereka telah berhasil melakukan pencegahan/belas.

    Masih ada warga yang menyembunyikan indikasi perkawinan anak membuat kasus perkawinan anak tidak diketahui oleh kader desa. Sementara itu orangtua  korban perkawinan anak terkesan tidak mau repot karena berurusan dengan banyak orang jika kasus-kasus itu disebabkan  aib, kehamilan yang tidak diinginkan,

Tantangan

Data-data keberhasilan menekan laju perkawinan anak di 10 desa di KLU berbading terbalik dengan data keseluruhan kasus yang terjadi. Walau tidak ditemukan data valid, masih tingginya angka perkawinan anak ditunjukan dengan adanya angka remaja 14 – 18 tahun yang memeriksakan kehamilan dan remaja yang bersalin di layanan kesehatan di KLU pada tahun 2020.

     Data Laporan Remaja Dinas Kesehatan KLU tahun 2020 (per November 2020) menunjukan remaja usia 14 – 18 tahun yang memeriksakan kehamilan sebanyak 366 orang dan 278 orang remaja yang bersalin.

     Data desa lain di luar intervensi LPA NTB – Unicef  tahun 2020  juga menunjukan bahwa praktik  perkawinan anak masih sangat tinggi. Contoh Desa Sesait sebanyak 22 kasus, Desa Loloan (data satu Dusun) sebanyak 7 kasus perkawinan anak, Desa Akar-akar 14 kasus, Desa Medana 7 Kasus dan Desa Sigar Penjalin 7 kasus.

     Bagaimana dengan data se NTB? NTB mencatat sebanyak 800 an kasus perkawinan dengan disposisi diajukan pasangan suami istri yang masih anak-anak ditahun 2020. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya 300 an dispensasi nikah.

     Gambaran itu menunjukkan bahwa posisi anak dalam kasus perkawinan anak masih tidak aman.  Masih terjadinya perkawinan anak disebabkan pengetahuan masyarakat yang sangat rendah terkait dampak-dampak negatif perkawinan anak. Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat bawah yang masih melakukan penafsiran agama dan adat tidak secara parsial dan tidak komperehensif.

      Selain itu, di lingkungan strata masyarakat menengah masih kurang memiliki respon terkait kompleksitas isu perkawinan anak disebabkan oleh kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat di lapisan ini terkesan tidak tahu menahu adanya kasus perkawinan anak. Hal ini didorong kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa agama membenarkan perkawinan itu terjadi jika si anak sudah baligh yang dalam istilah Sasak dikenal juga dengan dedare santri.

    Pemerintahan desa tidak melakukan pendataan kasus-kasus perkawinan anak dan tidak menganggapnya sebagai masalah sehingga tidak menjadi konsentrasi dalam merancang dan menjalankan pembangunan di pedesaan. Bahkan sejumlah kadus menyembunyikan kasus-kasus perkawinan anak. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.