Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak di NTB (12), Walau Sudah Dilarikan, Rencana Perkawinan Bisa Dicegah

36

DS  masih berusia 16 tahun ketika memiliki seorang pacar. Adanya kekasih yang mau mendengar setiap keluh kesahnya, membuat DS seperti menemukan jalan keluar persoalan yang dia alami. Pasalnya, selama ini DS merasakan hidupnya penuh dengan tekanan karena tinggal serumah dengan kakak kandung dan iparnya.

     DS menjadi tumpuan saudaranya itu karena setiap hari harus membantu mengasuh anak sang kakak dan membantu memasak. Ia merasa hak-haknya sebagai anak untuk bermain dan belajar menjadi terganggu.

    “Karena tertekan akhirnya saya berencana untuk menikah,” katanya.

    Namun, upayanya itu terhalang ketika fasilitator Tepak LPA NTB mengetahui rencananya itu. Walau sempat dilarikan, DS berhasil dibelas.  Uniknya, setelah dibelas DS merasa bersyukur demi mengetahui bahwa begitu banyak problem yang menimpa keluarga muda di daerahnya.

     “Alhamdulillah sekarang saya bisa bersekolah lagi dan tinggal bersama paman. Syukur tidak jadi menikah karena dampaknya sangat berbahaya,” ujarnya.

     Tapi penyesalan yang sangat dalam dirasakan Su (20), korban perkawinan anak. Ia sudah terlanjut menikah diusia  17 tahun. Disebut menyesal, karena setelah menikah menemukan banyak masalah seperti tindak kekerasan suami.

       Selain ketidakharmonisan dengan suami, Su mengaku  hubungan dengan mertua pun berjalan tidak baik.

     “Saat melahirkan saya tidak didampingi suami. Banyak masalah sehingga ingin pulang lagi,” tuturnya. Karena ingin pulang ke rumah orangtuanya, sang suami setuju. Anehnya, ketika sang suami mengantarkannya pulang, Su harus bayar ibarat menyewa tukang ojek. Ironisnya lagi, sang mantan suami tidak pernah memberinya nafkah, apalagi menjenguk anaknya.

     “Kini tidak ada komunikasi. Pesan saya jangan menikah usia anak agar apa yang saya alami tidak terjadi pada kalian,” ujar Su yang sudah memiliki seorang anak yang belum punya identitas hukum berupa akta kelahiran.

Kesadaran dan Penyesalan

Kisah itu menunjukkan adanya situasi yang berbeda dalam dua kasus masing-masing yang berhasil dicegah dan yang tidak berhasil dicegah. Ada rasa gembira dalam diri DS karena tidak jadi kawin muda dan ada penyesalan Su karena menikah namun menemukan ketidakharmonisan.

    Kasus itu merupakan modal dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. sehingga program Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) yang dijalankan LPA NTB bekerjasama dengan Unicef menuai dukungan masyarakat.

    Hal itu ditandai dengan munculnya forum anak dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor PPA, dibentuk pula Forum Masyarakat KLU yang diketuai Ketua DPRD KLU. Forum Masyarakat KLU mendukung penuh pencegahan perkawinan anak dengan mengumandangkan deklarasi pada sebuah momen konsultasi publik Draf Perda Pencegahan Perkawinan Anak di DPRD setempat, Senin (24/8).

     Deklarasi serupa juga dikumandangkan Selasa (25/8) melalui sebuah penandatanganan banner di Lesehan Sasak Narmada melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh  lintas agama, tokoh adat, pemerintahan desa, tokoh perempuan, kader desa, konselor, Forum Anak KLU, dan PGRI. Ketua DPRD KLU Nasrudin dan Ketua Bapemperda DPRD KLU Raden Nyekradi sendiri merupakan ketua dan wakil ketua forum tersebut.

     Deklarasi itu sendiri dalam rangka memperkuat implementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mengawal pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (PPA) tahun 2020-2024.

     “Kami atas nama masyarakat KLU sepakat dan memiliki pemahaman yang sama bahwa praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak,” kata anggota DPRD KLU, Bagiarti, SH.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.