Berbagi Berita Merangkai Cerita

Perkawinan Anak di NTB (11), Desa pun Didesak Susun Perdes PPA

65

Draf Perdes PPA digulirkan di 10 desa di KLU melibatkan 149 orang (93 laki-laki dan 56 perempuan) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perwakilan anak di 13 desa

Dari 13 desa  yang direncanakan, ada 10 desa sudah membahas draf Perdes PPA yang sudah rampung 85% hingga 90 %.

    Perdes itu sendiri bertujuan agar hak-hak anak terpenuhi serta mengendalikan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Berbagai komponen masyarakat di pedesaan dilibatkan seperti kadus, orangtua, forum anak, BPD, tokoh adat, dan tokoh agama.

    Salah satu unsur penting adalah Majelis Krama Desa (MKD) yang perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. MKD yang sudah ada di seluruh desa di KLU diharapkan tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa adat melainkan pencegahan terkait perkawinan anak.

     Draf Perdes PPA mengacu pada Perda No. 1 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Isi Perda di KLU itu tersebut sejalan dengan draf Perdes. Pihak LPA NTB hanya menyusun drafnya saja, sedangkan masing masing desa membahasnya kembali disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

     Sebanyak 10desa dampingan LPA-Unicef di KLU ternyata menginginkan regulasi berupa Perdes Pencegahan Perkawinan Anak segera diwujudkan. Kepala Desa Sama Guna, Budi Hartono, misalnya, mengharapkan di yang dipimpinnya itu tidak ada lagi perkawinan anak. Ia mengurai dampak negatif perkawinan anak sangat besar, masing-masing dari aspek keturunan dan factor anak itu sendiri.

     “Dari faktor ekonomi harus ada mata pencaharian. Bagaimana menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri saja sulit?” katanya ketika membuka acara pembahsan draf Perdes dimaksud. Budi Hartono pun mengaku bersyukur atas program yang disuarakan LPA di masyarakat. 

     Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB NTB, Dede S., pada pertemuan itu mengungkapkan KLU menempati posisi pertama se NTB dalam kasus  perkawinan anak. Sedangkan NTB menempati ranking kelima zona merah di Indonesia dan kasusnya terbanyak di KLU.

     Karena itu program pencegahan perkawinan anak (dari level provinsi) harus bersinergi dengan desa. Bahwa anak mesti diperlakukan sebagai anak dan menerima hak haknya. Kepedulian pada anak harus tinggi dengan menjaga segi tiga emas, masing-masing anak, keluarga dan masyarakat. Perdes bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat.

     Sebanyak 10 desa yang menggelar acara secara serempak itu kemudian menyepakati pentingnya Perdes Pencegahan Perkawinan Anak. Selain 10 desa,  terdapat tiga desa lain yang turut serta membahas hal serupa.

    Desa yang Membahas Draf Perdes Pencegahan Perkawinan Anak masing-masing : Desa Senaru, Karang Bajo, Sukadana (Kec. Bayan), Desa Gumantar, Dangiang (Kec. Kayangan), Desa Gondang (Kec. Gangga), Desa Jenggala dan Desa Tegal Maja (Kec. Tanjung), Desa Pemenang Timur dan  Desa Pemenang Barat  (Kec. Pemenang), termasuk tambahannya Desa Sama Guna.

     Secara umum, program pencegahan perkawinan anak di 10 desa tersebut  memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu  berkontribusi terhadap  penurunan angka perkawinan anak di KLU. Khususnya di 10 intervesi, perkawinan anak menurun hingga 65%  dibandingkan dengan tahun 2019.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.